Jakarta (03/09) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mengaku diperlukan pengawasan yang lebih detail terhadap penambahan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2025.

Hal itu disampaikan Nevi pada Program PKS Legislative Report Paripurna di Senayan, Jakarta, pada Selasa (03/09).

“Target ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah BUMN. Untuk mencapai target ini, diperlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif terhadap BUMN,” tegas Nevi.

Perlu diketahui, pada tahun 2025, target dividend yang diharapkan dari BUMN oleh pemerintah adalah sebesar Rp.90 triliun.

Untuk tahun 2025, Kementerian BUMN telah diberikan anggaran sebesar Rp277 miliar.
Namun, Menteri BUMN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp.66 miliar, sehingga total anggaran yang diusulkan menjadi Rp343 miliar.

“Target dividend menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan optimisme pemerintah terhadap kinerja BUMN di masa mendatang,” jawab Aleg dari Dapil Sumatera Barat II itu.

Terlebih lagi, menurut Nevi, saat ini terdapat sekitar 100-an BUMN yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Masing-masing BUMN memiliki kompleksitas dan tantangan yang berbeda.

“BUMN ini membutuhkan pendekatan pengawasan yang spesifik dan tersegmentasi yang tentunya memerlukan sumber daya lebih,” tukas Nevi.