Jakarta (02/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet memberikan catatan detail tentang anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk program kerja tahun 2025.

Salah satu catatan yang jadi perhatian Slamet, yakni terkait penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat rekomendasi pengusaha yang belum menunaikan kewajibannya terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Ya kita ingin juga semua komitmen dengan ini. Dan terkait dengan anggaran Daerah Aliran Sungai (DAS) ini, saya lihat anggarannya ini kan turun terus,” ujar Slamet dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri LHK di ruang rapat Komisi IV, Gedung Nusantara II, Kompleks Senayan Jakarta, pada Senin (02/09).

Slamet mempermasalahkan DAS dan rehabilitasi hutan yang anggarannya menurun dari waktu ke waktu. Ia menanyakan, apakah memang lahan kritis yang perlu di rehabilitasi sudah tak ada.

Lanjutnya, Slamet meminta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk mengejar target gambut yang awalnya 1,2 juta hektare, kenyataannya hanya 600 ribu hektare gambut.

“Ini Pemerintahan sudah tinggal beberapa hari lagi, kalau tentu 2 bulan kurang ya 30 hari lebih sekian hari. Sudah sejauh mana pencapaiannya. Target ini sehingga nanti kita bisa memberikan catatan untuk kemudian pemerintahan yang baru,” ungkap ia.

Di samping catatan yang diutarakan, Slamet mengapresiasi KLHK atas realisasi pendapatan PNPB 2023 sebesar 103,19 persen.

“Ini tentunya luar biasa begitu. Tinggal kemudian bagaimana secara politik, komisi empat memberikan dorongan bahwa ya paling tidak anggarannya PNPB-nya dikembalikan ditambah APBN. Juga menyampaikan pesan kepada masyarakat yang ada di bawah bahwa program-program dari KLHK yang menyangkut dengan yang berbasis masyarakat ini luar biasa,” katanya.