Jakarta (02/09) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menegaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bersikap realistis dalam menentukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 yang mencapai angka 44 triliun.

Hal itu disampaikan Nevi pada Rapat Kerja dengan Menteri BUMN di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan di Senin (02/09).

“Tolong pastikan apakah angka ini realistis untuk mendapatkan PMN sebesar 44 triliun, karena PMN yang diberikan oleh pemerintah ini kan investasi pemerintah untuk BUMN,” tegas Nevi.

“Kalau bisa itu seperti ada laporan berkala, efektivitasnya, volumenya, terus kinerjanya dan indikator-indikator kerjanya itu kalau bisa jelas,” lanjut Nevi menambahkan.

Aleg dari Dapil Sumatera Barat II itu mengungkapkan, dengan kondisi ekonomi global yang bersifat dinamis dan tidak pasti dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap investasi negara melalui BUMN.

“Ditambah dengan pemerintahan baru, dan juga nanti mungkin bisa jadi adanya pergantian pejabat di BUMN. Nah apakah ini akan berpengaruh, terutama terhadap kinerjanya BUMN?” tanya Nevi kepada pemerintah.

Lebih lanjut, Nevi juga menyinggung permasalahan Karyawan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akan terdampak oleh keputusan likuidasi oleh Kementerian BUMN pada September 2024.

Menurut Nevi, BUMN harus memastikan titik permasalahan dengan karyawan Jiwasraya sebelum dilakukan likuidasi.

“Tentu kita harapkan ke depan yang pensiunan Jiwasraya ini mendapatkan bagian EPK yang sudah disepakati oleh kita semua,” tutup Nevi.