Jakarta (02/09) — Pada Raker Komisi IV dan Kementerian Pertanian, Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya ketersediaan dan penggunaan pupuk yang tepat dalam mendukung produktivitas pertanian Indonesia.
Di tengah tantangan perubahan iklim yang diperparah oleh fenomena El Nino, Saadiah menggarisbawahi bahwa pupuk memiliki peran strategis dalam meningkatkan hasil panen dan memastikan kemandirian pangan nasional.
“Pupuk berkontribusi signifikan hingga 62 persen dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang tepat tidak hanya meningkatkan kualitas tanah, tetapi juga mengoptimalkan hasil panen. Ini menjadi sangat krusial terutama dalam situasi yang rentan terhadap perubahan iklim,” ujar Saadiah dalam pernyataannya.
Anggaran subsidi pupuk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, imbuhnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian.
“Dari Rp34,24 triliun pada tahun 2020, anggaran ini telah meningkat menjadi Rp42,06 triliun pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai Rp50,69 triliun pada tahun 2024. Namun, perlu dipastikan bahwa alokasi anggaran ini tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi petani,” tambah Saadiah.
Memasuki tahun 2025, kebijakan subsidi pupuk akan difokuskan pada jenis pupuk tertentu seperti urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan pupuk organik, serta pada sembilan komoditas utama, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.
“Penting untuk mendukung komoditas-komoditas utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan kita,” tegas politisi PKS ini.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) secara bertahap, dengan pilot project di daerah non-sentra produksi beras pada tahun 2025.
Saadiah menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah maju dalam memastikan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi melalui verifikasi data petani dan digitalisasi sistem distribusi pupuk.
“Digitalisasi distribusi pupuk ini diharapkan dapat mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran dan ketidakmerataan distribusi yang selama ini menjadi kendala. Ini juga akan memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk,” pungkas Saadiah Uluputty.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Saadiah optimis bahwa sektor pertanian Indonesia akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global dan menjaga ketahanan pangan nasional.