Jakarta (30/08) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina membeberkan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,05 persen belum optimal dan belum mampu mencapai target yang ditetapkan pada APBN 2023 sebesar 5,3 persen.
“Terdapat gap yang cukup lebar 2,95 persen. Implikasinya, kemampuan perekonomian untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial-ekonomi relatif lemah dan semakin mempersulit Indonesia untuk bisa melaju menjadi negara maju yang dicita-citakan bersama,” cakap Nevi sebagaimana Pendapat Mini Fraksi PKS terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2023, di Kompleks Parlemen Jakarta, pada Jumat (30/08).
Nevi melanjutkan, pada bagian lain pencapaian pertumbuhan ekonomi 2023 menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31 persen.
Lebih lanjut, Nevi berpendapat, pertumbuhan pendapatan per kapita bergerak lambat dan faktanya Indonesia lama terjebak dalam kelompok negara-negara berpendapatan menengah.
Adapun, di tahun 2023, Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita Indonesia hanya US$4919,7 di mana angka tersebut masih jauh dari threshold menjadi negara maju sebesar US$13.845.
“Dari beberapa negara di kelompok G-20, hanya India dan Indonesia yang merupakan negara dengan pendapatan per kapita terendah. Sementara itu, jika mengikuti threshold negara pendapatan tinggi maka Argentina, China, dan Rusia akan lebih cepat mendekati negara berpendapatan tinggi dibandingkan Indonesia,” ujar Aleg PKS dapil Sumatera Barat (Sumbar) II itu.
Benang merahnya, Nevi menilai, rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2023 disebabkan oleh ekonomi rumah tangga yang jauh dari potensi.
Pada tahun 2023 pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya bertengger di angka 4,82 persen, menurun dari 4,94 persen pada tahun 2022. Padahal kontribusi konsumsi rumah tangga pada 2023 mencapai 53,18 persen.
Di samping itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa daya dukung konsumsi rumah tangga cenderung melemah.
“Pertumbuhan konsumsi rumah tangga harus menjadi perhatian pemerintah karena Indonesia masih berbasis pada kekuatan konsumsi (consumption let growth),” sebutnya.