Jakarta (30/08) — Dalam rapat Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS yang membahas anggaran Kementerian Perhubungan untuk tahun 2025, Syahrul Aidi Maazat, Anggota DPR dari Fraksi PKS, mengkritisi ketidakseimbangan alokasi anggaran di sektor transportasi.
Syahrul menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan transportasi darat yang dianggapnya lebih mendesak dibanding sektor laut dan udara.
Hal itu disampaikan Syahrul pada Raker Dengan Menteri Perhubungan RI di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan di Kamis (29/08).
Syahrul mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencapai Rp.18 triliun, namun pagu indikatif yang tersedia hanya sekitar Rp4,7 triliun. Sementara itu, anggaran yang disediakan untuk perhubungan laut dan udara justru lebih besar.
“Masyarakat kita mayoritas berada di darat. Jangan sampai kebutuhan anggaran yang krusial seperti ini tidak terpenuhi,” ujar Syahrul.
Lebih lanjut, Syahrul juga menyoroti pentingnya kelanjutan program-program transportasi yang sudah berjalan, seperti bus perintis di beberapa daerah, yang dianggap vital bagi konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti di Riau.
“Usulan dari daerah kami, khususnya di Riau, sangat banyak. Tapi tidak ada yang terpenuhi. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Syahrul juga mempertanyakan apakah Kementerian Perhubungan mampu menyesuaikan tambahan anggaran di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan darat yang masih besar ini. Menurutnya, penyesuaian ini sangat penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur transportasi yang merata.
Aleg FPKS dari Dapil Riau II itu menutup pernyataannya dengan harapan bahwa Kementerian Perhubungan dapat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan transportasi darat yang memang menjadi mayoritas kebutuhan masyarakat Indonesia.
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, ia meminta agar alokasi yang lebih tepat sasaran dan strategis dapat diwujudkan, demi kesejahteraan rakyat yang lebih luas.