Jakarta (29/08) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo prihatin dengan penurunan anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2025 sebesar Rp18,71 Triliun dibandingkan tahun 2024. Penurunan anggaran tersebut, kata Sigit, berdampak pada tidak ter-alokasinya sejumlah program prioritas dalam RAPBN 2025.
“Gambaran RAPBN 2025 ini agak suram, RAPBN-nya bertambah jadi Rp3.613 Triliun, tapi anggaran kementerian dan Lembaga (K/L) termasuk Kementerian Perhubungan turun signifikan. Bahkan, untuk anggaran prioritas saja seperti, fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, bus sekolah, pelayanan keperintisan dan maintenance and operation (IMO) kereta api sebesar Rp2,1 Triliun tidak ter-anggarkan,” kata Sigit Sosiantomo, dalam Rapat Kerja (raker) dengan Kementerian Perhubungan, Kamis (29-8).
Seperti diketahui, dalam RAPBN 2025 Kemenhub mendapat alokasi angggaran sebesar Rp 24,76 Triliun atau turun sebesar Rp18,71 Triliun jika dibandingkan anggaran Kemenhub tahun 2024 yang mencapai Rp43,47 Triliun.
Dampak dari penurunan anggaran tersebut, anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam pagu anggaran 2025 sebesar Rp7,686 triliun, diantaranya untuk IMO sebesar Rp2,1 Triliun, layanan keperintisan Rp2,59 Triliun, fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, Pengadaan bus sekolah, dan Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
Sigit sosiantomo mengatakan sejumlah program prioritas yang belum dianggarkan dalam RAPBN 2025, seperti IMO dan pelayanan keperintisan berdampak pada masyarakat. Seperti IMO, tidak ter-anggarkannya dana perawatan dan pengoperasian prasarana Perkeretaapian milik Negara ini akan berdampak pada keamanan dan keselamatan perjalanan kereta.
“Anggaran 2025 Kemenhub ini sangat kecil, bahkan program prioritas saja masih kurang Rp7,686 Triliun, termasuk untuk IMO sebesar Rp2,1 Triliun. Padahal ini untuk menjaga keandalan asset negara dan keselamatan perjalanan kereta. Karena itu, perlu ada peningkatan pagu anggaran untuk Kemenhub. Saya harap Komisi V dan Badan Anggaran (Banggar) bisa memperjuangkannya,” kata Sigit yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI.
Dalam RAPBN 2025, Kemenhub mendapat pagu anggaran sebesar Rp24,765 Triliun dari pagu kebutuhan sebesar Rp 80,638 Triliun atau mengalami backlog sebesar Rp55,87 Triliun. Adapun rincian belanja Kemenhub meliputi belanja pegawai Rp4,77 Triliun, Belanja Barang Operasional sebesar Rp 4,59 Triliun dan belanja barang non operasional sebesar Rp15,4 Triliun.
Sementara untuk Ditjen perhubungan darat mendapat alokasi sebesar Rp4,78 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp10,38 Triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp4,4 Triliun dan Ditjen Kereta Api mendapat anggaran sebesar Rp1,66 Triliun.