Jakarta (29/08) — Anggota Legislatif Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes meminta pertanggungjawaban Kemendikbudristek dalam mengawal dan mengelola anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sesuai amanat konstitusi secara optimal.

Hal itu disampaikan Fahmy pada Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (29/08).

“Kenyataanya, masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak. Ini siapa yg bertanggung jawab?” tegas Fahmy.

“Dana mengucur puluhan miliar setiap tahun tetapi tidak terasa. Dampaknya mutu pendidikan kita, Kemendikbud harus selalu mengawal,” imbuhnya.

Aleg dari Dapil Jawa Barat V itu juga mempersoalkan perihal pembiayaan pendidikan yang dikelola Kemendikbudristek sekitar 12 persen dari total anggaran 722 triliun.

“Tata kelola yang terpadu diantara kementerian dan lembaga yang menerima dana fungsi pendidikan 20%, terutama ke daerah, tidak fair kalau kita tidak mintai pertanggungjawaban,” kata Fahmy.

Lebih lanjut, kata Fahmy, pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pendidikan juga perlu menjadi perhatian. Selama masa reses dalam kunjungan ke dapil, Fahmy mengaku masih banyak menemui ruangan ataupun fasilitas sekolah yang belum layak.

“Ternyata ruang sekolah, ruang kelas, halaman atau berbagai macam sarpras masih jauh dari yang diharapkan. Bayangkan anak kita setiap hari berada di ruangan yang sangat tidak layak,” tutup Fahmy.