Jakarta (28/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, memberikan pandangan kritis mengenai usulan anggaran sebesar Rp67 triliun untuk ketahanan pangan yang diajukan Kementerian Pertanian.
Slamet menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap alokasi anggaran tersebut agar benar-benar berdampak positif pada produktivitas pertanian nasional.
Hal itu disampaikan Slamet pada Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Pertanian di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan di Rabu (28/08).
Dalam rapat yang digelar hari ini, Slamet menyoroti bahwa dari alokasi anggaran ketahanan pangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebesar Rp124 triliun, sektor pertanian hanya mendapatkan porsi kecil, yaitu sekitar Rp7,8 triliun atau hanya 5-6 persen.
“Kalau anggaran ini naik menjadi Rp67 triliun, sebenarnya masih masuk akal. Namun, kami tidak mau memberi cek kosong,” tegas Slamet.
Slamet juga mengkritik bahwa usulan anggaran ini tidak menunjukkan gebrakan baru dan hanya merupakan peningkatan nominal dari program-program tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, Slamet mendorong adanya konsinyering untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dampak yang akan dihasilkan oleh peningkatan anggaran tersebut, terutama dalam sektor hortikultura dan pembukaan lahan.
“Kami di Komisi IV ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak yang nyata. Kami akan mengawal ini dengan ketat,” ujar Slamet.
Aleg FPKS dari Dapil Jawa Barat 4 itu juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Pertanian dan anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Komisi IV untuk memastikan program-program ini terlaksana dengan baik.
Slamet kemudian menyampaikan kekhawatirannya terkait dengan pembukaan lahan baru seluas 1 juta hektar yang membutuhkan anggaran sebesar Rp27,8 triliun.
Menurutnya, hal ini perlu diteliti lebih lanjut mengingat ada temuan dari BPK terkait program serupa di periode sebelumnya yang tidak berjalan dengan baik.
“Ini adalah tanggung jawab moral kami di Komisi IV untuk mengawal anggaran ini. Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak mengulang kesalahan yang sama di masa lalu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Slamet juga mempertanyakan alokasi anggaran yang melibatkan institusi seperti TNI dalam program penyuluhan pertanian.
Ia menilai bahwa seharusnya PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang merupakan ujung tombak pertanian mendapatkan perhatian lebih, terutama terkait dengan status dan kesejahteraan mereka.
Slamet menegaskan bahwa PKS sangat mendukung peningkatan anggaran untuk ketahanan pangan, namun harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang disetujui benar-benar digunakan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani,” tutupnya.