Jakarta (27/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyoroti seriusnya masalah pengelolaan sumber daya mineral oleh pemerintah yang dinilai tidak maksimal.

Dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Mulyanto menekankan bahwa sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, terutama terkait tambang ilegal yang terus merugikan negara.

Hal itu disampaikan Mulyanto pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/08).

Mulyanto menyoroti adanya menteri baru di Kementerian ESDM, yakni Bahlil Lahadalia, dan berharap perubahan kepemimpinan ini dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor mineral.

“Kami dari Fraksi PKS mendorong agar Pak Menteri dan pemerintah lebih serius dalam mengelola energi dan sumber daya mineral, khususnya mineral. Hingga saat ini, pemerintah terlihat abai dalam mengelola sumber daya mineral ini,” ujar Mulyanto.

Lebih lanjut, Mulyanto memaparkan berbagai kasus tambang ilegal yang merugikan negara, seperti tambang nikel ilegal di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, yang menyebabkan banyak pihak terjerat kasus hukum.

“Kasus tambang ilegal ini nyata dan merugikan negara. Mulai dari tambang nikel di Blok Mandiodo hingga tambang timah ilegal di Bangka Belitung, dengan total kerugian negara mencapai Rp.217 triliun,” jelasnya.

Aleg FPKS dari Dapil Banten III itu juga menyinggung tambang emas ilegal di Kalimantan dan Palu yang melibatkan pekerja asing dan alat berat.

“Tambang emas ilegal di Kalimantan dan Palu ini jelas-jelas melibatkan 80 orang pekerja asing dan menggunakan alat berat. Kalau tidak ada backing, mana mungkin hal itu bisa terjadi?” tambahnya.

Namun, Mulyanto menyayangkan bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) sampai saat ini masih belum memiliki pejabat definitif, meski sudah lebih dari satu tahun posisi tersebut kosong.

“Di tengah persoalan tambang ilegal yang semakin mengkhawatirkan, Dirjen Minerba malah kosong lebih dari satu tahun. Ini menunjukkan betapa tidak seriusnya pemerintah dalam menanggulangi masalah ini,” kata Mulyanto.

Mulyanto juga menyinggung Satgas Tambang Ilegal yang kabarnya sudah siap, tetapi belum juga diluncurkan hingga kini.

“Satgas Tambang Ilegal yang draftnya katanya sudah masuk ke Sekretariat Negara, sampai sekarang belum juga muncul. Ini bukti ketidakseriusan pemerintah dalam melawan kejahatan di sektor tambang,” ujarnya.

Terakhir, Mulyanto menekankan bahwa dengan adanya menteri baru di Kementerian ESDM, pemerintah harus lebih fokus dalam meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minerba. Ia menegaskan bahwa jika masalah-masalah mendasar seperti tambang ilegal ini tidak segera diselesaikan, maka target peningkatan PNBP akan sulit tercapai.