Jakarta (27/08) — Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mesti mengutamakan kebutuhan Warga Negara, bukan pejabat-pejabat pemerintahan.

Hal itu disampaikan Nasir pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/08).

“Sebenarnya RAPBN itu kan diperintahkan oleh konstitusi, dimaksud untuk membiayai kebutuhan warga negara, bukan kebutuhan pejabat negara,” jelas Nasir.

“Nah karena itu alokasi-alokasi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama mereka itu harus dipenuhi,” lanjut Nasir menambahkan.

Aleg FPKS dari Dapil Aceh II itu menambahkan, dana untuk pendidikan juga menjadi mandatory spending yang diamanatkan konstitusi, yakni sebesar 20 persen dari APBN.

Tidak hanya itu, subsidi alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis juga perlu diperhatikan, mengingat RAPBN itu harus dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi yang ditarget 5,5 persen dan itu juga sebagian orang menilai masih berat,” terang Nasir.

Terlebih lagi, menurut Nasir, tantangan pemerintahan Indonesia ke depan ialah untuk memastikan bahwa tidak ada keputusan hubungan kerja dan juga memastikan bahwa investor itu tetap aman dan nyaman dalam berinvestasi di Indonesia.

“Karena PHK massal kemudian larinya investor ke luar Indonesia itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” tutur Politisi PKS itu.

Nasir berharap, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhindar dari defisit, atau masih dib bawah 3 persen sehingga tidak menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia.

“Tapi dalam pandangan saya pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi juga bagaimana pertumbuhan itu bisa dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya segelintir orang,” tukas Nasir.