Jakarta (27/08) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mendesak Pemerintah untuk mengembalikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian (Kementan) ke tingkat seperti pada tahun 2016.

Penurunan anggaran dalam beberapa tahun terakhir dianggapnya telah menghambat berbagai upaya penting dalam meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, Kementan hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp7,91 triliun. Sebagai perbandingan, pada tahun 2016, anggaran Kementan mencapai Rp30 triliun lebih, yang mencakup alokasi untuk alat mesin pertanian, pengembangan irigasi, serta berbagai program pembangunan pertanian yang komprehensif.

Dukungan anggaran yang signifikan tersebut berhasil mendorong produktivitas pertanian dan memperkuat sektor ini sebagai pilar utama ekonomi nasional.

“Pada tahun 2016, kita menyaksikan hasil yang nyata dari dukungan anggaran yang memadai. Anggaran Kementan yang mencapai Rp30 triliun lebih memungkinkan berbagai program strategis berjalan dengan baik, dari alat mesin pertanian hingga pembangunan irigasi yang mendukung peningkatan produksi pangan. Oleh karena itu, saya mendesak pemerintah untuk mengembalikan anggaran Kementan ke tingkat tersebut agar kita bisa terus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Anggota Banggar ini.

Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II ini menegaskan bahwa pengurangan anggaran secara terus-menerus sejak tahun 2016 telah berdampak langsung pada kemampuan petani untuk meningkatkan produksi dan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.

Penurunan anggaran juga mengakibatkan berkurangnya trobosan peningkatan sektor pangan, dimana tahun 2024 masih 14 hingga 15 T, namun dalam RAPBN 2025 hanya sekitar Rp7,91 triliun yang dialokasikan untuk berbagai program utama Kementan.

“Ketahanan pangan adalah isu yang tidak bisa diabaikan. Jika anggaran terus dipotong, kita tidak hanya merugikan petani, tetapi juga mengancam stabilitas pangan nasional. Pemerintah harus segera mengkaji kembali kebijakan ini dan mengembalikan anggaran Kementan ke level yang memadai seperti tahun 2016,” tegasnya.

Andi Akmal Pasluddin juga menyerukan agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada modernisasi sektor pertanian dan peningkatan akses pembiayaan bagi petani. Menurutnya, ini adalah langkah strategis yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

“Pemerintah harus berani mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa sektor pertanian mendapatkan dukungan yang layak. Mengembalikan anggaran Kementan hingga 32 T adalah langkah awal yang sangat penting,” tutup Andi Akmal.