Jakarta (27/08) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang saat ini mencapai Rp.69 triliun, dengan Rp.41 triliun diantaranya dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Nevi, pengalokasian  PMN kepada BUMN harus disertai dengan indikator kinerja yang jelas. Evaluasi harus mencakup efektivitas penggunaan anggaran, volume investasi, kinerja
BUMN pasca-penerimaan PMN, serta dampak multiplier dari investasi tersebut.

Hal itu disampaikan Nevi pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (27/08).

“Kami mengingatkan bahwa PMN merupakan investasi negara yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami meminta agar tujuan dan kinerja penggunaan PMN tidak hanya diukur dari angka-angka belaka, tetapi juga dari dampak nyata terhadap pengembangan dan efektivitas BUMN,” ujar Nevi.

Aleg PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II itu berharap agar PMN tidak hanya berfokus pada pemberian dana semata, tetapi juga pada pengawasan dan penilaian yang transparan agar dana negara tidak disalahgunakan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian negara.