Jakarta (26/08) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengkritik pemerintah terkait distribusi rumah bersubsidi yang dianggap salah sasaran. Banyak masyarakat yang seharusnya tidak berhak, justru menerima bantuan tersebut, menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang lebih membutuhkan.

“Minimnya pengawasan dan kurangnya kontrol terhadap penerima bantuan mengakibatkan program ini tidak berjalan dengan optimal,” papar Toriq.

Politisi PKS menyebutkan bahwa Pemerintah terlambat dalam menerapkan kolaborasi dan digitalisasi untuk mendukung efisiensi program perumahan. Jika langkah ini diterapkan lebih awal, banyak permasalahan dalam distribusi bantuan dapat dihindari.

“Sebagai solusi, pemerintah diharapkan memperkuat sistem verifikasi penerima bantuan. Penggunaan teknologi, seperti data terintegrasi, dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” tutur Toriq.

Selain itu, menurutnya, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penerima bantuan harus dilakukan. Audit secara acak dan penggunaan teknologi pelacakan kepemilikan rumah subsidi dapat meningkatkan transparansi dan akurasi program.

“Fraksi PKS Komisi V akan mendorong Pemerintah untuk mempercepat implementasi digitalisasi di semua aspek program perumahan. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempermudah kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program ini,” tutup Toriq.

Disinyalir, masih ditemukan peruntukan rumah bersubsidi yang salah sasaran dan diterima masyarakat yang tidak berhak. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengemukakan, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah terkait pemenuhan perumahan rakyat.