Jakarta (23/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mengikuti rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) pada hari Rabu (21/08/2024).

Dalam rapat tersebut, Ia menyoroti serapan anggaran Tahun 2024 yang dinilai masih belum optimal.

“Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, hingga 19 Agustus 2024, serapan anggaran Kemendesa PDTT baru mencapai 52,05% dari pagu total. Angka ini lebih rendah 6,32% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tertuang dalam Halaman III DIPA,” papar Toriq.

Paparan Kemendesa, tambahnya, beberapa kendala yang menghambat kegiatan Kemendesa PDTT di antaranya adalah proses penyelesaian administrasi yang lambat, sosialisasi yang belum optimal, pengecekan lapangan yang belum tuntas, serta tahapan revisi anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses.

“Selain itu, kebijakan Blokir Automatic Adjustment juga menjadi isu, di mana hingga saat ini belum ada tanggapan dari Menteri Keuangan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ungkap Toriq.

Politisi PKS mendesak agar Kemendesa PDTT segera meminta tanggapan dari Menteri Keuangan terkait kebijakan Blokir Automatic Adjustment, agar proses realisasi anggaran dapat lebih cepat dan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah direncanakan.

Ia juga meminta Kemendesa PDTT untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat pelaksanaan kegiatan yang tertunda.

“Percepatan realisasi anggaran ini sangat penting agar manfaat dana yang tersedia bisa segera dirasakan oleh masyarakat,” tegas Toriq.

Dengan adanya dorongan dari FPKS di Komisi V, diharapkan Kemendesa PDTT dapat segera mengatasi berbagai kendala yang ada dan mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan desa yang telah direncanakan.