Oleh : Aboe Bakar Al Habsyi (Anggota Komisi III DPR RI dan Sekjen DPP PKS)

MAKNA kemerdekaan tidak sekadar menganti rezim penjajah dengan penguasaan anak bangsa. Namun lebih dari itu, janji kemerdekaan kita adalah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Ini adalah cita-cita bangsa sebagaimana telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kemerdekaan untuk bangsa Indonesia membawa dua tantangan besar. Pertama, pada prespektif eksternal, bagaimana mempertahankan kedaulatan negara dalam percaturan global.

Kedua, dalam konteks internal, adanya tantangan untuk mewujudkan cita-cita untuk menyejahterakan dan mencerdaskan bangsa. Dua hal ini menjadi pekerjaan yang harus dilakukan oleh generasi saat ini.

Pada percaturan global, tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini tidak mudah. Kedaulatan kita ditantang adanya gemuruh teknologi dan kompleksitas globalisasi.

Oleh karena itu, kemerdekaan kini memperoleh dimensi baru yang memerlukan pemahaman mendalam.

Makna kemerdekaan tidak lagi hanya berkaitan dengan bebasnya dari belenggu penjajahan fisik, melainkan juga melibatkan pembebasan dari kungkungan ekonomi, informasi, maupun budaya.

Kemampuan negara dalam mengelola informasi adalah salah satu tantangan berat di era digital. Jebolnya Pusat Data Nasional (PDN) membuat kedaulatan informasi menjadi terganggu.

Hal ini memicu problematika kompleks di berbagai bidang. Misal, hilangnya 800.000 data mahasiswa penerima KIP, lenyapnya 34 juta data paspor, hingga banyaknya akun pribadi direntas.

Tentunya perlu langkah progresif untuk menjaga sistem informasi yang dimiliki oleh bangsa ini.

Penjajahan secara tidak langsung dari sektor ekonomi juga perlu diantisipasi dengan baik. Misal pangan kita yang kebanjiran impor beras dari luar negeri.

Impor beras Indonesia pada Mei 2024, naik lebih dari 900 persen dibandingkan dengan impor beras pada Mei 2023.

Demikian pula pada sektor sandang, pada bulan ini impor pakaian kita naik 55 persen lebih.

Jika hal ini dibiarkan berlarut, maka 275,5 juta jiwa penduduk Indonesia hanya akan menjadi pangsa pasar. Tanpa ada mitigasi yang baik, kondisi ini akan bisa menurunkan produktifitas nasional.

Di sisi lain akan membuat ketergantungan terhadap produk impor. Akhirnya produk-produk luar negeri akan menjajah pasar domestik kita.

Demikian pula pada sektor sandang, pada bulan ini impor pakaian kita naik 55 persen lebih. Jika hal ini dibiarkan berlarut, maka 275,5 juta jiwa penduduk Indonesia hanya akan menjadi pangsa pasar.

Tanpa ada mitigasi yang baik, kondisi ini akan bisa menurunkan produktifitas nasional.

Di sisi lain akan membuat ketergantungan terhadap produk impor. Akhirnya produk-produk luar negeri akan menjajah pasar domestik kita.

Tak kalah pentingnya dalam konteks internal berbangsa dan bernegara adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Setidaknya ada dua indikator penting dalam mewujudkan janji kemerdekaan tersebut, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan cerdas.

Tentunya ini pekerjaan yang tidak mudah, mengingat jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 25,22 juta orang. Artinya, 9,03 persen dari total penduduk Indonesia adalah orang miskin.

Kekayaan alam yang melimpah ruah di Indonesia, seharusnya bisa menjadi modal untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang tantangannya adalah sikap culas dan koruptif dari beberapa oknum anak bangsa.

Misalkan, pada kasus timah, negara dirugikan sampai Rp 271 triliun. Dapat dibayangkan seberapa kaya negeri ini, korupsi dari satu sektor tambang dan dari satu perusahaan saja bisa sebegitu fantastis angkanya.

Artinya, melimpahnya sumber daya alam kita tidak ada artinya jika korupsi masih merajalela. Tujuan negara dan cita-cita Indonesia setelah merdeka tidak akan pernah bisa terwujud.

Hal ini disebabkan korupsi membawa dampak buruk bagi berbagai sektor yang melemahkan negara ini. Akibatnya sumber daya yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Melimpahnya kekayaan alam di Indonesia pada hakikatnya bukanlah warisan nenek moyang. Kekayaan tersebut adalah titipan Tuhan yang harus kita wariskan kepada anak-cucu kita.

Oleh karenanya kita harus bisa menjaganya dengan baik agar bisa diberikan kepada generasi penerusnya nanti.

Mewariskan kemerdekaan adalah tugas utama kita, yaitu menjamin agar seluruh kedaulatan bangsa ini bisa dinikmati oleh anak cucu nanti. Tentunya, kedaulatan teritorial adalah nilai mati yang harus diwariskan. Tidak boleh ada sejengkal pun tanah NKRI yang berkurang.

Pengelolaan sumber daya alam yang baik sehingga bisa lestari merupakan bagian dari warisan kepada generasi penerus yang sangat penting.

Dengan tersedianya sumber daya yang cukup, maka kedaulatan akan terus bisa ditegakkan, serta kemerdekaan akan selalu bisa dijaga.

Pewarisan sumber daya alam yang lestari juga akan memberikan ruang kepada anak-cucu kita nanti dalam merealisasikan cita-cita kemerdekaan.

Di tengah percaturan globalisasi, mewariskan budaya bangsa adalah kunci utama. Kita harus meneguhkan anak-cucu kita dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Jangan sampai mereka termakan dengan budaya asing, yang kemudian menjadi korban tren budaya asing. Keberhasilan mewariskan jati diri bangsa ini akan menjadi soko guru kita dalam mewariskan kemerdekaan kepada generasi berikutnya.

Harus dipahami pula, kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan adanya persatuan segenap bangsanya. Oleh karena itu, mewariskan persatuan adalah kewajiban utama kita agar kemerdekaan itu bisa dijaga untuk seterusnya.

Nilai-nilai toleransi dan harmoni harus selalu dikuatkan dalam setiap sanubari anak cucu kita. Dengan demikian, kohesi kita sebagai bangsa akan terus abadi. Hal ini hanya bisa tercapai jika nilai persatuan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi.