Jakarta (17/08) — Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, menyoroti dua isu besar yang menjadi perhatian masyarakat.
Pertama, terkait maraknya peredaran judi online yang semakin tidak terkendali. Kedua, polemik terkait penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka yang memicu kontroversi di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Muzammil saat menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI tahun 2024-2025 dan Pidato Presiden dalam Rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2025 Beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/08/2024).
Muzammil menjelaskan bahwa isu judi online telah mencapai skala yang mengkhawatirkan.
“Ada paling tidak dua catatan besar menjelang 17 Agustus ini. Pertama, kita ribut soal judi online kemarin. Peredarannya luar biasa, tidak hanya judi tapi juga narkoba dan pinjaman online yang mencapai 300 triliun hingga 400 triliun, bahkan hampir 1000 triliun,” ujar Muzammil dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Muzammil menegaskan bahwa jaringan judi online ini telah meretas sistem online pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Sebelum 17 Agustus, judi online bahkan sudah masuk ke sistem online pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah di-hack oleh mereka. Sampai sekarang hukum tidak bisa ditegakkan, padahal undang-undangnya sudah ada. Ada 2000 akun bank terkait judi yang sudah terdata, tapi tidak bisa ditindak,” jelasnya dengan tegas.
Selain itu, Muzammil juga menyoroti polemik terkait penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka. Ia menyayangkan adanya aturan yang mempersoalkan kebebasan beragama dalam konteks ini.
“Ketika isu ini muncul, tiba-tiba masalah jilbab dalam Paskibraka dipersoalkan. Padahal kita merdeka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kok bisa merayakan kemerdekaan, malah ada yang meminta untuk melepas jilbab? Ini tidak boleh terjadi,” tandasnya.
Muzammil berharap pemerintah lebih serius menangani dua isu ini sebagai refleksi dalam memperingati Hari Kemerdekaan.
“Ini catatan penting untuk pemerintah. Ke depan, hal-hal seperti ini tidak boleh terulang lagi,” tutupnya.