Jakarta (16/08) — Anggota Legislatif Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, menanggapi pidato kenegaraan presiden mengenai keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi tantangan.

Hal itu disampaikan Habib Aboe pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/08/2024).

“Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sangat relate dengan kondisi kekinian. Ini adalah tantangan, dimana masih ada pejabat yang melakukan tindakan di luar aturan konstitusi,” tegas Habib Aboe.

Berkaca pada polemik pelarangan penggunaan jilbab terhadap pasukan pengibaran bendera, terbukti bahwa upaya dalam menjaga toleransi dan harmoni di tengah keberagaman agama masih belum terpenuhi.

Padahal, Habib Aboe mengungkapkan, penggunaan hijab merupakan implementasi dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

“Padahal dari dari teks konstitusi tersebut sudah jelas ditegaskan bahwa siapa pun yang melarang atau pun menghalang-halangi seorang Muslimah untuk mengenakan jilbab, maka sejatinya dia telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Habib Aboe yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKS itu.

Habib Aboe berharap toleransi dalam keberagaman adat, suku, ras, dan agama dapat ditegakkan karena hal itu merupakan dasar hak asasi manusia.

“Kita berharap, pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini dipedomani oleh seluruh jajaran pemerintahan. Sehingga toleransi dan harmoni di tengah keragaman akan bisa dijaga dengan baik,” tukas Habib Aboe.