Jakarta (16/08) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mengharapkan pemerintah kedepannya untuk mewujudkan good dan clean governance yang mengedepankan transparansi serta bebas korupsi.

Hal itu disampaikan Amin pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/08).

“Tentu kita ingin pemerintahan ke depan semakin bisa mewujudkan good and clean governance,” ujar Amin.

“Itu sangat penting, ada transparansi, kalau bisa tentu bebas korupsi, semakin ada efisiensi, yang tentu ini akan berdampak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Amin menjelaskan, hutang negara per akhir Mei saat ini sudah mencapai Rp8.300 triliun, jika dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto sudah mencapai 38,7%.

Hal itu jauh meningkat jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mewariskan hutang luar negeri senilai Rp2.600 triliun, dan proporsinya terhadap PDB hanya 24%.

Lebih lanjut, Amin mengatakan, indikasi deindustrialisasi dan PHK begitu masif. Karenanya, Amin berharap pemerintah harus memiliki keberpihakan kebijakan pada industri dalam negeri.

“Tidak ada lagi impor-impor illegal yang mematikan produsen-produsen dalam negeri, pabrik-pabrik kita di dalam negeri ini yang berujung pada PHK masa ini,” kata Amin.

Aleg dari Dapil Jawa Timur IV, pemerintah mesti memanfaatkan bonus demografi guna mengurangi pengangguran. Rasio pembayaran depth to service saat ini itu mencapai 43%, artinya pendapatan hampir 50% digunakan untuk bayar hutang dan cicilan.

“Bayangkan kalau ini benar-benar bisa dimanfaatkan, sekecil mungkin yang digunakan untuk bayar hutang dan cicilan, maksimal bisa digunakan untuk membayar proyek-proyek dalam negeri, tentu dampaknya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia akan sangat besar,” pungkas Amin.