Jakarta (16/08) — Anggota Legislatif Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil mengatakan bahwa penegakan hukum di negara Indonesia masih perlu dievaluasi secara keseluruhan. 

Hal itu disampaikan Nasir pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/08).

“Indonesia ini negara hukum. Oleh karena itu, 79 tahun indonesia merdeka maka penegakan hukum itu harus dievaluasi secara total,” tegas Nasir.

“Harus kita akui bahwa penegakan hukum masih jauh dari harapan,” tambah Nasir.

Aleg dari Dapil Aceh II itu menjelaskan bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum tidak terlepas dari peran penegakan hukum yang humanis, akuntabel, dan dipertanggungjawabkan secara moral serta etika.

“Harapan saya bagaimana penegakan hukum bisa lebih baik dan aparat penegak hukum bisa melakukan self control, cita cita negara hukum bisa kita wujudkan di kemerdekaan Indonesia ini,” pungkas Nasir.