Jakarta (14/08) — Jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada Sabtu, 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah terus membangun berbagai infrastruktur dan menggelontorkan besar untuk persiapannya.
Sementara itu, masyarakat sedang sulit kondisi ekonominya, mulai daya beli masyarakat yang menurun, gelombang PHK sebanyak 101.536 pekerja di seluruh Indonesia pada Januari-Juni 2024, hingga kenaikan harga Pertamax sejak 10 Agustus 2024.
Namun, pemerintah jorjoran menggelontorkan anggaran untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN.
“Pertama, pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN. Anggaran gedung Istana Negara beserta Lapangan Upacara mencapai nilai Rp 1,34 triliun, sedangkan Istana Garuda atau Kantor Presiden memakan anggaran sebesar Rp 1,56 triliun, atau total keduanya Rp 2,90 triliun,” ujar Hamid Noor Yasin, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS lewat keterangan resminya di Jakarta, pada Selasa (13/8/2024).
Di saat yang bersamaan, pemerintah menyampaikan pembangunan istana tersebut penting sebagai karya milik bangsa karena istana-istana yang ada saat ini adalah peninggalan kolonial.
Hamid Noor menyesalkan pernyataan tersebut, karena peninggalan kolonial banyak yang tidak hanya berupa istana, melainkan juga seperti bendungan, jembatan, stasiun kereta api, dan lainnya.
“Fraksi PKS meminta pemerintah lebih bijak untuk menjelaskan mengapa bukan pembangunan infrastruktur dasar untuk rakyat dulu yang diselesaikan Pemerintah, misalkan bendungan di atas,” kata dia.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui, bahwa tahun 2015 hingga 2024, hanya dapat menyelesaikan 42 bendungan dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 61 bendungan.
Indonesia juga saat ini baru memiliki sekitar 300 bendungan, kalah jauh dengan Korea Selatan yang memiliki 17 ribu bendungan, bahkan ibarat bumi dan langit, dengan Cina yang memiliki 98 ribu bendungan.
Selain itu, anggaran Rp 2,90 triliun dua istana megah itu hampir sama dengan anggaran Rp 2,99 triliun Kementerian PUPR pada 2024 untuk rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana 328 unit sekolah/madrasah yang rusak serta 17 unit Perguruan Tinggi (PTN)/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Kedua, penyewaan 1.000 unit mobil kenamaan Alphard yang dibanderol Rp 25 juta per unit per hari bagi tamu undangan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN dan hal tersebut dianggap wajar oleh Pemerintah.
Hamid Noor berpendapat, penyewaan mobil yang boros tersebut sangat menyakitkan hati bagi rakyat, terutama petani sayuran yang saat ini harganya sedang anjlok di pasaran. Uang Rp 25 juta itu sebenarnya dapat digunakan untuk membeli 3 ton sayuran dari petani.
“Pemborosan sewa kendaraan itu juga sungguh melukai para pelaku angkutan umum, karena pada saat pandemi Covid-19 lalu terutama saat larangan Mudik Lebaran 2021, tidak ada bantuan langsung kepada para awak kendaraan yang merupakan pekerja harian, dan tak ada insentif kepada pengusaha angkutan umum agar beban usahanya berkurang. Mereka babak belur tanpa bantuan pemerintah,” terang Hamid.
Ketiga, pemerintah menyatakan air bersih sudah dapat diminum langsung dari keran terhubung ke Kantor dan Istana Presiden di IKN, sampai fasilitas umum seperti hotel dan rumah sakit.
Dengan sumber air yang berasal dari dua titik utama, Bendungan dan Intake Sepaku, kata Hamid, pemerintah telah mengadopsi teknologi yang memungkinkan pemurnian air baku menjadi air siap minum.
Hamid telah memperhitungkan, pencapaian air minum tersebut kontradiktif, capaian air minum di Indonesia masih rendah, dan meleset dari target RPJMN 2020-2024.
Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023, akses air minum layak baru mencapai 91,72 persen, sementara target RPJMN 2020-2024 sebesar 100 persen.
Sedangkan, akses air minum yang aman 11,8 persen, masih jauh dari target 15 persen, serta akses air minum perpipaan pada tahun 2023 sebesar 23,07 persen, belum juga mencapai target.
“Tak seperti di IKN, masih ada PR di mana banyak daerah di Indonesia yang tidak dapat langsung diminum airnya karena kondisi pipanya sudah tidak mendukung, seperti pipa sudah tua, lumuran, karatan, dan kotor,” ungkap Aleg PKS Dapil Jawa Tengah (Jateng) IV.
Melalui Hamid, Fraksi PKS berpesan, sudah selayaknya pemerintah agar lebih bijak lagi dalam menggelontorkan biaya besar bagi HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN.
“Hal ini sungguh memprihatinkan karena tidak sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia seperti yang dirumuskan para Pendiri Bangsa dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya untuk memajukan kesejahteraan umum,” tutup Hamid.