Jakarta (13/08) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari menyoroti dugaan kebocoran data pada instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengakibatkan bocornya data 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Abdul Kharis mengatakan, kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi PNS adalah masalah serius yang dapat menimbulkan dampak signifikan pada privasi individu dan keamanan negara.

“Jika benar terjadi peretasan, hal ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem keamanan siber pemerintah yang perlu segera diatasi,” kata Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah V ini melalui pernyataannya, Senin (12/08).

Anggota FPKS ini meminta BKN perlu bekerja sama dengan BSSN dan Kemenkominfo dalam melakukan identifikasi dan investigasi atas munculnya isu dugaan kebocoran data ASN.

“Upaya itu harus disertai dengan tindakan yang lebih proaktif untuk meningkatkan keamanan sistem,” ujar Kharis.

Tidak hanya itu, kata Kharis, pemerintah perlu transparan dalam menyampaikan perkembangan investigasi dugaan peretas kepada publik, terutama kepada para PNS yang mungkin terdampak.

“Harus ada langkah mitigasi yang jelas, termasuk upaya untuk melindungi data yang sudah terlanjur bocor dan mencegah penyalahgunaannya,” tukas Kharis.