Jakarta (13/08) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, meminta pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan dan mempermudah akses pelayanan kesehatan mental di seluruh Indonesia.

Hal itu buntut gangguan kesehatan mental bergeser dari pekerja kelas bawah ke kelas menengah selama lima tahun terakhir.

Adapun, di tahun 2017, pekerja kelas bawah mendominasi gangguan kesehatan mental level tinggi sebesar 66,7 persen dari total pekerja yang mengaku terkena gangguan mental. Namun tahun 2022, didominasi oleh pekerja kelas menengah dirasakan 49 persen.

“Nah ini dipengaruhi oleh penurunan penyerapan tenaga kerja formal, pemutusan hubungan kerja, dan peningkatan angka pengangguran. Ini bisa berbahaya,” kata Alifudin berdasarkan keterangan resminya di Jakarta, pada Senin (12/08).

Lebih lanjut, Alifudin kembali meminta Kemenkes melalui Faskes tingkat I untuk menyediakan opsi terapi online dan telekonseling untuk mengatasi hambatan jarak dan memudahkan akses bagi mereka yang kesulitan mendapatkan layanan tatap muka.

“Perluas fasilitas kesehatan mental, seperti klinik dan rumah sakit yang menawarkan layanan spesifik, di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil,” pintanya.

Aleg PKS Dapil Kalimantan Barat (Kalbar) I ini menegaskan, program untuk mendeteksi dan menangani gangguan mental sejak dini mesti digalakkan, seperti skrining di tempat kerja atau sekolah, guna mengidentifikasi masalah sebelum menjadi lebih parah.

“Program intervensi awal dalam kesehatan mental bertujuan untuk mendeteksi dan menangani masalah kesehatan mental sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Ini melibatkan penerapan skrining rutin di berbagai setting, seperti sekolah, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan, untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal gangguan mental,” tutup Alifudin.