Jakarta (07/08) — Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Alifudin, dengan tegas menolak Peraturan Pemerintah (PP) yang baru dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar.

Alifudin menyampaikan kekhawatirannya mengenai implikasi negatif dari kebijakan ini terhadap moral dan nilai-nilai sosial di kalangan generasi muda.

“Saya sangat prihatin dengan kebijakan ini. Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar bukanlah solusi yang tepat untuk masalah kehamilan remaja dan penyakit menular seksual. Kebijakan ini justru bisa mendorong perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab di kalangan remaja,” ujar Alifudin.

Menurut Alifudin, yang lebih dibutuhkan adalah edukasi yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Kita harus fokus pada pendidikan yang mendalam tentang kesehatan reproduksi dan nilai-nilai moral. Pelajar perlu diberikan pemahaman yang benar tentang konsekuensi dari aktivitas seksual pranikah dan pentingnya menunda aktivitas tersebut sampai mereka dewasa dan siap secara emosional dan finansial,” tegasnya.

Alifudin juga menekankan bahwa kebijakan ini dapat merusak nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

“Indonesia adalah negara dengan beragam budaya dan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Kebijakan ini bisa bertentangan dengan norma-norma tersebut dan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Alifudin mengingatkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

“Pemerintah seharusnya fokus pada penguatan program pendidikan karakter dan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah, serta memberikan dukungan kepada keluarga untuk berperan aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Penyediaan alat kontrasepsi bukanlah jalan keluar yang bijak,” tambahnya.

Sebagai penutup, Alifudin menyerukan agar pemerintah mendengarkan suara masyarakat dan para ahli dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan generasi muda.

“Saya berharap pemerintah mau membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan tokoh agama, untuk merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat kita,” pungkasnya.