Jakarta (18/07) — Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 DPR RI, Wisnu Wijaya Adiputra menegaskan Fraksi PKS telah memulai inisiatif untuk bekerja secara mandiri atas evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024.
“Di antaranya dengan melakukan riset, mengumpulkan bahan/dokumen terkait, konsultasi dengan sejumlah stakeholder serta menemui konstituen untuk menyerap aspirasi masyarakat seputar evaluasi pelaksanaan haji dalam rangka persiapan rapat pansus angket haji,” jelas Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Kamis (18/07).
Selaku Jubir, Wisnu juga menyayangkan penundaan rapat perdana Pansus Angket Haji 2024. Ia menyebut, banyak pihak khususnya dari para jemaah yang menaruh harapan besar pada pansus ini.
Anggota Komisi VIII DPR ini menjelaskan alasan penundaan rapat perdana Pansus Angket Haji, menurutnya, pimpinan DPR belum bisa menghadiri rapat tersebut.
“Di sisi lain, hal ini juga berpengaruh pada masa kerja efektif pansus angket haji secara kelembagaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, inisiatif para Anggota Pansus Angket Haji 2024 dari Fraksi PKS ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap efektivitas rapat-rapat ke depan.
“Lewat temuan-temuan, ide, maupun masukan dari berbagai unsur terkait yang telah dikumpulkan bisa membantu kinerja Pansus Angket Haji dalam menyusun rencana kerja secara efektif dan efisien pada rentang waktu tersisa,” kata Aleg PKS Dapil Jawa Tengah (Jateng) I.
Ia menilai, penundaan Rapat Pansus Angket Haji pada hari Rabu, 17 Juli 2024 tidak mengendurkan upaya DPR untuk melakukan investigasi secara komprehensif atas Pelaksanaan Haji 2024 secara tepat waktu dan bertanggung jawab.
“Mengingat para anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKS, dan kami yakini juga rekan-rekan dari fraksi lain di DPR, memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan haji yang lebih baik,” tuturnya.
Dalam keterangannya, Wisnu pun berharap rapat perdana seusai pemilihan dan penetapan pimpinan, Pansus Angket Haji 2024 bisa segera memulai rangkaian kerjanya yang efektif.
“Mengusulkan daftar pihak prioritas mana saja yang mesti dipanggil untuk dimintai keterangan, menentukan isu sentral apa saja yang mesti didalami, serta menentukan dokumen apa saja yang mesti ditunjukan dan/atau diperoleh guna kepentingan investigasi Pansus Angket Haji,” terang Wisnu.