Samarinda (15/07) — Perubahan nomenklatur lembaga yang sebelumnya bernama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sejatinya bukan sebuah hal yang penting apalagi mendesak. Namun masyarakat tetap perlu mengawasi lembaga ini.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur di Samarinda, Ahad (14/07/2024) melalui wawancara daring.

“Yang lebih penting untuk dilihat adalah wewenang. Jika hanya memberi pertimbangan berarti tidak mengikat. Tapi kalau nanti usulannya bersifat wajib dilaksanakan Presiden, ini sangat berbahaya,” papar Aus.

Dalam sejarahnya, DPA memang diakui oleh konstitusi dan menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain. Setelah reformasi, lembaga ini ditiadakan karena dianggap tidak efisien. Lalu kemudian pada tahun 2007, presiden kala itu Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Wantimpres dengan jumlah anggota sembilan orang.

Pada akhirnya, revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) baru-baru ini disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dan tidak hanya namanya saja yang berubah, tapi juga jumlah anggota yang menjadi tidak terbatas. Namun sejauh ini tak ada usulan untuk mengingkatkan wewenangnya.

“Status otoritas jadi penting untuk tetap hanya memberi rekomendasi,” Aus mengingatkan.

Mengenai jumlah anggota DPA yang tidak terbatas, tertiup kabar bahwa lembaga ini akan diisi oleh mantan presiden Jokowi dan menjadi ajang untuk berbagai kekuasaan. Oleh karena itu, Aus menyinggung pentingnya orang berkompeten yang dipilih untuk memberi masukan kepada kepala negara.

“Mekanisme pemilihan juga perlu diperhatikan agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan subyektif, Atau sekedar menampung pensiunan pejabat (Dewan Pensiunan Agung),” pungkas Aus.