Jakarta (14/07) — Anggota Dewan Fraksi PKS Komisi IV, Slamet mengungkapkan keprihatinannya terkait laporan salah satu LSM kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan mark up dalam impor beras oleh Bulog dan Badan Pangan.

Isu tersebut, kata Slamet, berpotensi merugikan petani lokal dan mengancam ketahanan pangan nasional, menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan kalangan legislatif.

Hal itu disampaikan Slamet dalam PKS Legislatif Report di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (09/07/2024).

Dalam sebuah pernyataan, Slamet menegaskan bahwa meskipun lembaga ini masih baru dibentuk, dugaan kasus korupsi seperti ini sangat memprihatinkan.

“Badan Pangan yang baru seumur jagung sudah diterpa isu yang menyangkut ketahanan pangan kita. Ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga ada dugaan mark up dalam impor beras yang perlu dibuktikan lebih lanjut,” ujarnya.

LSM yang melaporkan kasus ini ke KPK mengungkap adanya indikasi mark up dalam proses impor beras yang dilakukan oleh Bulog dan Badan Pangan. Menurut mereka, tindakan ini dapat merugikan keuangan negara dan para petani lokal yang semakin tersudut oleh masuknya beras impor dengan harga yang tidak wajar.

Menanggapi laporan tersebut, Slamet menyatakan bahwa isu ini menjadi momen penting bagi pemerintah yang baru akan dilantik untuk membersihkan lembaga-lembaga yang berfungsi utama dalam ketahanan pangan.

“Ini menjadi momen yang bagus bagi pemerintah yang baru nanti akan dilantik untuk membersihkan lembaga-lembaga yang notabene menjadi fungsi utama untuk ketahanan pangan kita. Penegakan integritas dan transparansi di lembaga ini sangat penting,” tegasnya.

Komisi IV DPR RI, yang memiliki wewenang dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, akan memantau perkembangan kasus ini dengan seksama.

Slamet menambahkan bahwa komisinya akan memastikan bahwa setiap dugaan korupsi ditindaklanjuti secara hukum dan transparan, serta mengutamakan kepentingan petani dan ketahanan pangan nasional.

“Paling tidak isu sumir ini memberikan penilaian bahwa betapa lembaga yang baru dibentuk juga memberikan keprihatinan kita tersendiri terkait dengan isu korupsi,” imbuhnya.

Dengan perhatian yang mendalam terhadap isu ini, Slamet berharap agar KPK dan pihak terkait dapat mengusut tuntas dugaan mark up impor beras dan memastikan bahwa Bulog serta Badan Pangan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

“Kita harus benar-benar serius dalam menangani masalah ini, karena dampaknya sangat besar bagi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat kita,” tutupnya.