Jakarta (11/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan meminta Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk bertanggung jawab terkait skandal impor beras.

Hal itu disampaikan Johan dalam program PKS Legislatif Report di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (11/07).

“Kalau di Komisi IV ini, kami melihat indikasi permasalahan skandal impor beras yaitu ada masih 1200 kontainer yang masih terganjal di pelabuhan baik itu di Tanjung Priok maupun di Tanjung Perak ya, dan itu kita harus membayar denda senilai Rp350 miliar,” tegas Johan.

Di komisinya, Johan sedang berusaha mendalami kasus satu ini, dia menduga terdapat kerugian negara sekitar Rp2,7 triliun.

“Bapanas dan Bulog mesti bertanggung jawab atas hal ini dan mudah-mudahan ini bisa jadi intrik poin bahwa impor beras bukan solusi dari ketahanan pangan nasional,” bebernya.

Johan menekankan, pemerintah mesti memanfaatkan cadangan beras yang diproduksi di dalam negeri agar dampaknya dapat menyejahterakan para petani lokal.

Lebih lanjut Johan menambahkan, memasuki masa reses di tanggal 12 Juli hingga 15 Agustus mendatang, Johan akan menyambangi para petani, nelayan, dan peternak.

“Terus, tentu saya akan berkonsentrasi melakukan konsolidasi pada pemenangan Pilkada 2024. Karena negara ini memiliki arti penting untuk PKS bagaimana kita mempersiapkan kemenangan di 2029,” tutup Johan.