Jakarta (11/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyoroti masalah serius terkait kebocoran data di Pusat Data Nasional (PDN) Kemendikbudristek yang baru-baru ini terjadi.

Hal tersebut disampaikan Abdul Fikri dalam program PKS Legislatif Report di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (11/07).

Diketahui, di paripurna Selasa lalu telah disetujui perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, namun perhatian kini terfokus pada upaya pemulihan data yang terdampak peretasan.

Abdul Fikri menjelaskan bahwa 47 domain di Kemendikbudristek telah terimbas oleh peretasan yang dilaporkan telah mengembalikan data dengan memberikan password secara cuma-cuma. Meskipun sebagian data telah berhasil dipulihkan, masih tersisa 33 domain yang memerlukan perhatian khusus.

“Peretasan terhadap pusat data nasional Kemendikbudristek memiliki dampak yang luas, terutama bagi program-program penting seperti PIP, KIP kuliah, dan Indonesia Pintar yang menyentuh jutaan siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia,” ujar Abdul Fikri.

Abdul Fikri juga menyoroti urgensi pemulihan data yang cepat dan akurat untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan masyarakat.

“Kemendikbudristek telah menjanjikan pemulihan data akan selesai pada tanggal 29 Juli ini, namun hanya 14 dari 47 domain yang terimbas yang berhasil dipulihkan pada hari Selasa kemarin,” tambahnya.

Dalam konteks ini, PKS berkomitmen untuk terus mengawasi proses pemulihan data agar tidak ada gangguan lebih lanjut yang dapat mempengaruhi akses pendidikan yang adil dan merata bagi 40 juta siswa dan mahasiswa di Indonesia.

“Kami menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kami akan terus mengawal proses ini agar tidak ada main-main dalam menangani keamanan data yang begitu vital bagi rakyat Indonesia,” tutupnya.