Jakarta (04/07) – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun menyoroti perihal laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap keterlibatan beberapa anggota DPR yang bermain judi online (judol).

Hal itu disampaikan dalam PKS Legislatif Report di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (04/07).

“Ini kita sedang klarifikasi, karena walaupun itu laporan dari PPATK, namun kita ingin bahwa laporan itu benar adanya,” kata Adang.

Sebelumnya, PPATK mengungkap 1.000 anggota legislatif bermain judi online. Mereka terdiri dari anggota DPR, DPRD serta sekretariat kesekjenan yang jumlah transaksinya mencapai 63 ribu.

Karenanya, Adang merasa permasalahan judi online adalah masalah yang sangat menjadi perhatian masyarakat sehingga perlu ditangani dengan transparan.

“MKD juga menanganinya dengan cepat dan juga terus terang, perlu kepastian tentang tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada anggota DPR,” tambah Aleg dari Dapil DKI Jakarta III itu. 

Di sisi lain, Adang yang juga menjadi anggota Komisi III mengaku sedang menyelesaikan permasalahan terkait persiapan pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Jadi kita sudah bekerjasama, memanggil, dan mendengarkan laporan-laporan daripada mitra kerja tentang kesiapannya untuk menyusun RAPBN 2025,” lanjut Adang.

Menjelang kunjungan kerja masa reses yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 – 4 Maret 2024, menurut Adang, dirinya akan menegaskan sosialisasi perihal
permasalahan penegakan hukum dan keamanan.

“Mungkin mendapat masalah di kepolisian, di kejaksaan, atau di pengadilan yang perlu mendapatkan dukungan atau bantuan, kita akan memberikan bantuan,” tukasnya.