Jakarta (01/07) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Alifudin mengkritik kelalaian pemerintah terkait peristiwa peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional. Menurutnya, pemerintah tidak memandang penting data pribadi rakyatnya sendiri. Hal ini disampaikannya pada Senin (01/07), di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Kok bisa sekelas pemerintah tidak melakukan back-up data atau salin data sewaktu-waktu terjadi hal seperti ini. Artinya pemerintah memang tidak menganggap kita (rakyat) itu penting kan? Kacau sekali ini, Kominfo harusnya bertanggung jawab untuk peretasan data di PDN,” ucap Alifudin.

Anggota Komisi IX DPR RI ini meminta pertanggungjawaban pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

“Peretasan ini mengakibatkan akhirnya data penting dicuri atau dihapus. Salah satu lembaga yang berdampak dari peretasan ini adalah BPJS, bisa saja kan informasi pribadi peserta jadi target peretasan juga. Akhirnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun,” tukas Alifudin.

Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat menambahkan jika peretasan mengakibatkan pencurian atau penghapusan data yang penting, salah satu yang berdampak adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Data-data sensitif seperti informasi pribadi peserta jaminan sosial bisa menjadi target utama peretas, dan kehilangan data ini bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap BPJS,” pungkasnya.

“Kalau kalian lihat berita, Menkominfo bilang sulit lakukan back-up data karena kekurangan anggaran, tetapi Menkeu memberi dana 700 miliar ke PDN. Ini gimana lho pemerintah, dana sebesar itu seharusnya bisa dong untuk mengatasi serangan siber kecuali duitnya lari kemana itu kita tidak tahu ya.” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Alifudin menekankan pentingnya pemerintah segera mengatasi kelemahan keamanan di PDN dengan langkah konkret dan segera, sebagai upaya untuk melindungi data sensitif rakyat dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.