Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

PDN Bermasalah, Aleg PKS: Administrasi Kependudukan Terganggu, Kepercayaan pada Pemerintah Merosot

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (27/06) — Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur prihatin atas terganggunya layanan administrasi kependudukan akibat masalah pada Pusat Data Nasional (PDN).

“Masyarakat juga yang jadi korban karena pemerintah tidak serius memperkuat pertahanan siber. Jalannya pemerintahan terhambat, dan rakyat tak dapat terlayani keperluannya dengan baik,” ungkap Aus di Jakarta, Kamis (27/06).

Seperti diberitakan, PDN mendapat serangan siber sejak Kamis 20 Juni 2024. Namun sampai kini permasalah tersebut belum sepenuhnya tuntas.

“Bocornya data yang berhubungan dengan identitas pribadi masyarakat seperti KTP atau data Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil) bisa menggerus kepercayaan pemerintah dan penyelenggara pemilu/pilkada. Perhelatan pesta demokrasi akan dipandang sinis penuh curiga akan dipenuhi kecurangan. Saat ini saja masyarakat belum bisa melupakan skandal perhitungan di web KPU pada pemilu kemarin,” ujar Aus.

Aus pun menyentil bahwa serangan kepada PDN ini mencerminkan lemahnya kekuatan pertahanan Indonesia yang menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan dan Presiden RI.

“Pertahanan Indonesia pernah diberi nilai 11 dari 100 oleh salah satu Capres pada debat kemarin. Salah satu alasannya adalah web Kemenhan yang pernah diretas. Banyak tidak terima dengan penilaian itu. Tapi kenyataannya kini terulang lagi,” papar Aus.

Anggota Fraksi PKS ini pun mengungkit kembali ucapan Jokowi yang terkesan menggampangkan urusan dunia teknologi informasi pada debat Pilpres 10 tahun lalu.

“Pak Jokowi pun dengan entengnya di tahun 2014 pernah bilang, ‘panggil programmer, 2 minggu kelar’. Kenyataannya sudah 10 tahun berlalu dunia IT kita seperti tertinggal jauh dari negara lain,” ucapnya.

Aus berharap kejadian seperti ini tak terulang lagi dan dapat memberi pelajaran buat pemerintah demi meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

“Akan menjadi sinyal lemahnya kepemimpinan bangsa di masa depan apabila Prabowo tidak melakukan perubahan signifikan dan tetap mengikuti kelemahan Jokowi yang membahayakan bangsa,” pungkasnya.