Kabupaten Semarang (08/06) — Anggota DPR sekaligus MPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya menyoroti masalah mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia.
Wisnu mengatakan dibutuhkan pendekatan yang holistik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memecahkan masalah.
“Dari segi kebijakan, peningkatan subsidi pendidikan melalui skema yang proporsional dan berkeadilan perlu dilakukan. Sebab, yang membutuhkan bantuan pendidikan belakangan ini bukan hanya kelas bawah saja tetapi juga kelas menengah rentan yang jumlahnya jauh lebih besar,” papar Wisnu di Semarang.
Anggota MPR dari Dapil Jateng 1 itu menambahkan, penyediaan jumlah beasiswa juga perlu ditingkatkan. Tidak hanya dari institusi pemerintah, tetapi juga dari institusi swasta atau korporat.
“Pemerintah dapat memainkan peran tersebut melalui policy making sehingga dengan skema gotong royong antara negara dan swasta, akan lebih banyak rakyat yang menerima manfaat. Dukungan dari komunitas alumni juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Alumni yang telah berkiprah di banyak sektor strategi perlu dimanfaatkan dan dimaksimalkan keberadaanya dalam upaya mendukung upaya gotong royong membantu dana pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu melalui skema crowdfunding misalnya,” lanjutnya.
Selain menyoroti isu pendidikan, Wisnu juga menyinggung solusi untuk memperkecil angka kesenjangan di Indonesia. Wisnu menyebut akses pendidikan dan pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari strategi penting untuk diterapkan.
“Pertama di ranah pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan menengah yang gratis dan berkualitas untuk semua anak. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan peluang angka serapan tenaga kerja, program pendidikan vokasi juga perlu dikembangkan agar semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja,” jelasnya.
Wisnu menambahkan, pengembangan infrastruktur dasar menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih di daerah terpencil untuk meningkatkan konektivitas dan kesempatan ekonomi.
“Hal itu juga perlu didukung dengan memperluas akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pendidikan dan ekonomi digital di seluruh pelosok Indonesia,” pungkasnya.