Jakarta (04/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah menyiapkan strategi distribusi dan pengawasan gas LPG 3 kilogram bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Hal ini dikatakan Mulyanto menyusul ditemukannya ketidaktepat-sasaran pengguna gas melon tiga kilogram bersubsidi oleh hampir dua juta orang.

“Masak ada sebanyak hampir dua juta pengguna gas melon 3 kilogram bersubsidi adalah orang yang dikategorikan mampu. Ini kan tidak tepat sasaran. Jadi kasus artis Prily yang pernah viral menggunakan gas melon 3 kilogram bersubsidi tersebut ternyata tidak sedikit,” ujar Mulyanto.

Temuan Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Selasa (28/5) memperlihatkan bahwa sekitar 1.65 juta pelanggan adalah orang yang mampu. Mereka mengkonsumsi gas melon 3 kilogram bersubsidi sebanyak 6 persen dari total gas melon bersubsidi.

“Ini kan jumlah yang tidak sedikit, yang membebani anggaran negara,” tegas Mulyanto.

Karena itu, Mulyanto minta Pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan gas melon 3 kilogram bersubsidi berbasis data yang akurat.

“Datanya harus akurat sehingga kelak ketika sistem distribusi yang ada diperbaiki, tidak merugikan warga kurang mampu yang benar-benar membutuhkan gas melon 3 kilogram bersubsidi tersebut,” ujarnya.

Mulyanto sebelumnya juga meminta agar pengawasan gas melon 3 kilogram bersubsidi diserahkan saja ke lembaga yang berkompeten, yakni BPH Migas, yang selama ini juga melakukan tugas pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

“Masak yang menyediakan dan mendistribusikan Pertamina lalu yang mengawasi juga Pertamina. Ini kan jeruk makan jeruk. Bisa bias di lapangan. Sebaiknya lembaga pengawas dan lembaga pelaksana distribusi gas melon 3 kilogram bersubsidi dipisah agar semakin good governance,” ujarnya.