Jakarta (24/05) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes kembali merespon banyaknya keluhan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kian mahal dan tak terjangkau oleh mahasiswa, sehingga membuat mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi negeri menunggak pembayaran, terjerat pinjaman online, bahkan tidak bisa meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah.

“Pertama tentunya kita harus berpijak pada ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Di sila kelima jelas Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini harus menjadi pijakan utama ketika kita membahas masalah UKT ini,” tegas Fahmy dalam acara PKS Legislatif Corner yang diselenggarakan secara daring, Jum’at, (24/05/2024).

Yang kedua, imbuh Fahmy, kita juga harus berpijak pada pesan atau amanat konstitusi, jelas sekali tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang sudah sejak 70 tahun ditetapkan secara bersama-sama

“Lalu kita masuk pada Undang-undang nomor 12 tahun 2012 yaitu Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi. Pada Undang-undang tersebut di pasal menimbang, itu jelas disebutkan dalam poin B bahwa sesungguhnya perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu adalah lembaga strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” sebut praktisi pendidikan ini.

Artinya, imbuh Fahmy, kalau kita sebagai bangsa ingin maju, ingin beradab dan ingin cerdas, maka tidak bisa tidak semuanya harus menjadikan pendidikan tinggi suatu hal yang sangat krusial dan penting.

“Kalau kita hanya berpijak pada pendidikan dasar dan menengah, hanya kewajiban belajar 12 tahun, belum mampu menjadikan bangsa kita cerdas. Lulusan SMP dan SMA ini masih belum bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara kita di mata dunia,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V ini.

Dengan demikian, kata Fahmy, maka Pemerintah dan semua pihak harus benar-benar memberikan perhatian yang serius terhadap peluang dan kesempatan bagi semua anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi.

“Kalau semua sudah clear, maka semua hal yang terkait dengan masalah pembiayaan pada perguruan tinggi, itu garda terdepannya harus negara. Negara itu harus mampu memikirkan teknis pembiayaan. Pemerintah tidak boleh berlepas tangan dan tidak boleh menyerahkan semua pembiayaan pada perguruan tinggi,” tegas Fahmy.