Jakarta (20/05) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, yang mendengarkan pandangan dari Menteri Keuangan terkait pembahasan fiskal untuk tahun periode 2025, Ledia Hanifa menyampaikan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran pendidikan yang dianggap masih belum memadai.
“Kalau kita lihat, ternyata yang harus kita perhatikan dengan cermat adalah seberapa besar alokasinya untuk pendidikan,” ujar Ledia Hanifa saat di wawancara dalam PKS Legislative Report pada hari senin, 20 Mei 2024 di Komplek DPR RI Jakarta.
“Rapat Paripurna hari ini adalah mendengarkan pandangan dari Menteri Keuangan dan mewakili pemerintah tentang pembicaraan fiskal untuk periode 2025. Jadi nanti habis ini akan ada pembicaraan awal tentang rencana RAPBN 2025.” ungkap Ledia.
Ledia Hanifa menekankan bahwa kondisi pendidikan saat ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah.
“Buat kami di Komisi X DPR RI, ini fatal jika pendidikan terus mengalami masalah seperti sekarang, termasuk isu-isu seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan lain sebagainya, yang sering kali muncul karena kebijakan yang sebenarnya tidak berpihak kepada masyarakat,” lanjutnya.
Dalam pandangannya, kebijakan yang tidak mendukung masyarakat ini sangat bertentangan dengan tujuan menciptakan generasi unggul dan memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia.
“Kita punya keinginan untuk memiliki generasi unggul, generasi emas, dan mau ada bonus demografi, tapi anggaran untuk mendukung anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik tidak ada. Memang ini harus dibahas lebih dalam,” tambah Ledia Hanifa.
Sebagai langkah konkret, Komisi X DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) pembiayaan pendidikan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah ini. Ledia Hanifa yakin bahwa persoalan ini dapat diatasi dengan kerja sama semua pihak.
“Perguruan tinggi swasta yang tidak mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah saja dengan akreditasi yang sama masih bisa berjalan. Jadi, harusnya ini bisa diatasi,” tutupnya.
Melalui pernyataan ini, Ledia Hanifa berharap agar pemerintah dapat lebih serius dalam memperhatikan anggaran pendidikan, sehingga cita-cita menciptakan generasi emas yang unggul dapat terwujud.