Jakarta (17/05) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, mengkritisi alokasi anggaran pendidikan saat menerima kunjungan dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) di Ruang Rapat Komisi X, Kamis, (15/05/2024). Menurut Fahmy, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN perlu ditelusuri atau evaluasi.

“20 persen itu lumayan tinggi sekitar 665 Triliun kurang lebih. Tetapi kan kita juga paham dan mengerti bahwa alokasi dana itu tersebar kemana-mana, bahkan pada alokasi-alokasi yang diduga atau dikaitkan dengan pendidikan seperti yang dipaparkan adik-adik semua,” ujarnya.

Secara teknis, kata pria yang akrab disapa Habib Fahmy, pihaknya akan meminta Kemendikbud untuk merevisi kembali terkait dengan dana UKT.

“Tapi menurut saya. Saya mengajak teman-teman, mari sama-sama kita perjuangkan biaya pendidikan minimal yang 20 %. Ini benar-benar efektif untuk semata-mata pendidikan. Bukan dicari-cari jalan yang terkait-kait dengan pendidikan sehingga tidak jelas,” pungkasnya.

Yang mengalir ke Kementerian Pendidikan, kata Fahmy, hanya sekitar 90 triliun, lalu yang mengalir ke Ditjen Pendidikan Tinggi sekitar 34 triliun.

“34 triliun itu kalau dikaitkan dengan APBN itu sekitar 0,5 persen bukan 1 persen. Padahal kita memerlukan lulusan-lulusan sarjana yang lebih baik, lebih bermutu dan lebih banyak lagi,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V ini.

Habib Fahmy mengajak mahasiswa untuk bisa lebih strategis berjuang mengawasi 20 persen anggaran pendidikan.

“Saya mengajak temen-temen mahasiswa. Mari kita perjuangkan agak lebih strategis lagi. Kita harus terus-menerus menyoroti kemana alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan. Jangan sampai kemudian menyebar tidak efektif. Harus kita kontrol, harus kita awasi. Komisi X akan terus menerus bersama teman-teman agar adik-adik dan temen-temen kita mendapatkan pendidikan yang benar-benar bermutu,” tutup Fahmy.