Jakarta (03/04) — Mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Kemen PUPR) membahas evaluasi anggaran 2023 dan program kerja 2024, Senin, 1 April 2024.

Toriq Hidayat sebutkan potensi ketimpangan pembangunan, kesejahteraan, dan pertumbuhan wilayah.

“Kami ingatkan terkait pagu dukungan infrastruktur dasar IKN pada TA 2024 sebesar Rp 35,45 T atau sekitar 24% dari pagu total KemenPUPR akan menimbulkan kesenjangan pembangunan. Terlalu fokus di IKN akan berdampak pada konektivitas dan distribusi ekonomi secara keseluruhan,” pungkas Toriq.

Karenanya Politisi PKS ini meminta di tahun 2025 Pemerintah mengerem pagu anggaran untuk IKN dan membuktikan narasi investasi swasta akan menjadi motor utama pembangunan IKN, sebagaimana di gadang-gadang sejak awal rencana pembangunannya.

“Kami selalu mendorong pemerintah agar pembangunan IKN tidak hanya tergantung pada alokasi anggaran pemerintah, tetapi juga menghadirkan investasi swasta sebagai bagian integral dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Tunjukan klaim bahwa telah banyak investor disana,” pungkas Toriq.

Menurutnya FPKS akan terus memastikan efisiensi penggunaan dana publik serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Mencakup penekanan pada akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran serta pengawasan yang ketat terhadap hasil dari investasi infrastruktur yang dilaksanakan.

“Pembangunan infrastruktur haruslah bersifat inklusif, memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari seluruh masyarakat. Dipastikan memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau marginal,” tutup Toriq.