Jakarta (21/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kab Bandung – Kab Bandung Barat), Diah Nurwitasari, mengkritik keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan program sambungan jaringan gas dan Konversi Motor Listrik.

Legislator PKS asal Jawa Barat, Diah Nurwitasari menyoroti terkait realisasi program TA 2023 KESDM RI yang dianggap jauh dari target.

Diah menyayangkan angka capaian keberhasilan yang dapat dikatakan gagal karena persentase pelaksanaan yang minim.

“Jadi kalau target itu tidak tercapai ada tingkat kewajaran tapi kalau tidak tercapainya jauh banget gitu berarti ini ada ketidak seriusan atau memang hambatannya segede gunung banget gitu ya sampai rendah tingkat realisasinya,” ujar Politisi PKS tersebut.

Lebih jauh Diah mempertanyakan terkait program saluran Jaringan gas, yang sudah sering disampaikan dalam rapat-rapat dengan KESDM RI dalam kesempatan lain.

Diah mengkritisi pemerintah terkait  angka realisasi jargas yang bahkan realisasinya <10%. “Saya nggak bosen Pak untuk mengkritisi soal jaringan gas ini, yang nggak naik-naik gitu ya cuma sekitar 60.000 saluran rumah tangga dari target 950.000. Ini benar-benar sangat jauh gitu ya," tegas Politisi Lulusan Jerman itu. Diah juga turut mempertanyakan terkait realisasi program konversi motor listrik yang juga sangat rendah dari target. “Termasuk Pak yang perlu kita renungkan, saya ingin menggaris bawahi soal program konversi motor listrik yang kalau tidak salah tercapainya 495 unit dari target 50.000 unit. Tingkat realisasinya nggak sampai 1% bahkan. Menurut saya ini harus ada evaluasi yang sungguh-sungguh dan harus ada hal yang serius ini diperhatikan di Kementerian ESDM kedepan. Karena masyarakat tentu berharap banyak sama kementerian ESDM RI dan Komisi 7," tegas Diah. Pada tahun 2024 KESDM RI kembali memiliki Anggaran sebesar Rp 6,80 T untuk melaksanakan semua program kerja yang dimiliki. Program prioritas TA 2024 yang akan dilaksanakan KESDM RI seperti Program Tahap II Pipa Gas Bumi Csiem, Konkit Nelayan - Petani, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan lainnya. Sebelumnya DPR RI dan Pemerintah melaksanakan rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM RI hari selasa (19/03/2024) lalu. Dalam pertemuan tersebut pemerintah memaparkan beberapa hal seperti, realisasi program kerja KESDM RI TA 2023 , program prioritas TA 3034, Pengawasan proses pencabutan IUP, serta evaluasi tarif listrik untuk industri dan bisnis di Batam. Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif memaparkan mengenai pelaksanaan realisasi program kerja KESDM RI TA 2023, seperti angka lifting minyak dan gas bumi, saluran jaringan gas, konversi motor listrik, konverter kit untuk petani nelayan, serta produksi dan penjualan batubara. Ia juga  menyampaikan realisasi Anggaran KESDM RI TA 2023 menyentuh angka 90,06% atau sekitar Rp6,18T dari DIPA Rp6,8T.