Tasikmalaya (01/03) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, buka suara mengenai alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024. Pasalnya Alokasi tersebut lebih sedikit dibanding realisasi tahun sebelumnya.

“Walaupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah kuota FLPP menjadi 220.000 unit pada tahun ini, namun alokasi tersebut lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebanyak 229.000 unit rumah,” tutur Toriq.

Sebagai anggota legislatif pusat yang bertugas mengawasi pertumbuhan tempat tinggal rakyat. Politisi PKS merasa prihatin, pasalnya hingga penghujung Tahun 2022, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,71 juta. Padahal kebutuhan cenderung meningkat setiap tahunnya.

“Telah kami sampaikan ke pemerintah bahwa angka backlog rumah pada tahun lalu sebesar 12,75 juta. Dibandingkan dengan data saat ini maka hanya berkurang 40 ribu saja. Jumlah tersebut belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 800 ribu setiap tahun,” tutur Toriq.

Menurut Toriq, Pemerintah harus menyelesaikan ‘pekerjaan rumah’ yang besar ini dengan cara yang lebih efektif. Salah satunya optimalisasi program bank tanah dengan harapan suplai terhadap rumah layak huni bagi MBR dapat terjamin, mengingat terus meningkatnya harga tanah.

“Selain itu Pemerintah harus memperbanyak jumlah anggaran program pembangunan rumah melalui skema padat karya. Karena kegiatan ini pasti mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat. Dan sebaiknya kurangi pengeluaran anggaran yang belum penting seperti pembangunan ibukota baru,” tutupnya.