Tasikmalaya (26/01) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, menyebutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diluncurkan sejak 8 Januari 2016 adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

“Pasal 1 PP No 3 Tahun 2016 menyebutkan bahwa PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” tutur Toriq.

Karenanya, Politisi PKS ini merasa miris ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 36,67 persen dana Proyek Strategis Nasional masuk kantong pribadi. Pelakunya adalah oknum berprofil Aparatur Sipil Negara alias ASN hingga politisi yang dananya digunakan untuk membeli aset dan investasi.

“PPATK pada Rabu, 10 Januari 2024 menyebutkan 36,67 persen dana PSN diduga tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Terus terang Kami dari fraksi PKS tidak menyangka, dana untuk kepentingan rakyat bakal disalahgunakan oleh oknum untuk memperkaya dirinya sendiri,” pungkas Toriq.

Toriq memaparkan bahwa hingga saat ini ada puluhan infrastruktur PSN yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahkan PUPR menargetkan pada 2024 sebanyak 23 proyek PSN dapat menyusul untuk diselesaikan. Sebagai mitra kerja, Ia mewanti-wanti agar PUPR menjamin 100 % dana proyek digunakan sebagaimana mestinya.

“Demi marwah Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI, Pak Mentri harus menjamin dana infrastruktur PSN 2024 tidak masuk ke kantong pribadi oknum siapa pun itu. Sedangkan kegiatan PSN yang sudah selesai, Kami minta PUPR bekerjasama dengan PPATK untuk memastikan tidak ada dana yang diselewengkan,” tutup Toriq.