Jakarta (19/01) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmi Alaydroes mempertanyakan munculnya wacana dari pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang berencana menghentikan sementara alokasi anggaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurut Fahmy, rencana pemerintah ini perlu dikaji ulang sebelum benar-benar sah berlaku.
 
“Riset itu sangat penting, tapi jadi aneh kalau yang dikorbankan adalah dana LPDP yang justru sangat penting dan relevan untuk membiayai sarjana-sarjana kita agar memiliki kemampuan riset,” ungkap Fahmy di Jakarta, Jumat (19/01/2024).
 
Politisi Fraksi PKS itu mengusulkan agar alokasi anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan alutsista dialihkan untuk alokasi riset dan pengembangan pendidikan dibandingkan menghentikan dan mengalihkan alokasi LPDP. Hal ini, baginya, bisa menjadi solusi yang efektif.
 
“Menghapus dana LPDP, sama saja dengan mengebiri anak-anak bangsa. Dana riset kita sangat kurang. (Maka) ambil dari alokasi anggaran pembangunan yang tidak atau belum perlu, semisal proyek IKN atau efisiensi dana, seperti anggaran pembelian alutsista bekas, yang konon sangat boros dan kemahalan,” pungkasnya.
 
Sebelumnya, pada Selasa (16/1/2024) lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan akan menghentikan sementara anggaran LPDP, yang mana alokasi anggarannya akan dialihkan untuk alokasi anggaran pendidikan lainnya.

Di mana anggaran tersebut akan dialihkan beberapa di antaranya untuk membiayai riset perguruan tinggi, perbaikan pendidikan vokasi, dan alokasi beasiswa lainnya.
 
Dirinya menyebutkan, saat ini anggaran LPDP telah mencapai Rp150 triliun. Angka tersebut, nilainya, sudah menumpuk. Ia menegaskan, meski alokasi anggaran LPDP akan dihentikan, program beasiswa LPDP tidak berhenti.