Jakarta (16/01) — Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS Surahman Hidayat, menyoroti isu terkait fenomena kontroversi statement yang disampaikan oleh oknum petinggi partai dalam moment pidatonya (26/02/2023) terkait personifikasi bansos.

Anggota Komisi VIII ini mengkoreksi statement tersebut dengan menyampaikan bahwa bansos merupakan bantuan sosial dari negara untuk masyarakat dan dibeli menggunakan uang rakyat.

“Bansos itu bantuan sosial yang diberikan oleh negara kepada masyarakat, dan dana pembelianya menggunakan uang hasil pembayaran pajak dari masyarakat juga, artinya bansos itu dibeli menggunakan uang rakyat bukan dari kantong pribadi pemerintah” ujarnya.

Surahman juga mengungkapkan bahwa di moment-moment politik ini bansos sangat rawan dimanfaatkan elit politik penguasa saat kampanye untuk menguntungkan paslon tertentu di pemilihan umum.

“Moment kampanye pemilihan umum ini bansos sangat rawan potensi dipolitisasi, bansos rawan di tunggangi muatan politik dengan ditafsirkan sebagai bantuan personal untuk memenangkan paslon tertentu, padahal bansos adalah program wajib pemerintah untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya” ungkapnya.

Diakhir, Surahman menyampaikan bahwa tidak etis mengklaim bansos sebagai bantuan personal elit penguasa. Ia juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos agar tidak terjadi penyalahgunaan penyaluran bansos untuk kepentingan politik.

“Kita semua perlu melakukan pengawasan bersama dalam program penyaluran bansos itu sendiri, untuk memastikan bahwa pemilu ini dapat berjalan dengan fair dan berintegritas” tutupnya.