Jakarta (23/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, dengan tegas mengungkapkan keprihatinan dan kritiknya terhadap upaya Menteri Pertanian untuk menutupi kegagalan pelaksanaan program Food Estate di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Fraksi PKS terhadap aksi dari Menteri Pertanian yang mengganti tanaman singkong yang sebelumnya gagal ditanam oleh Kementrian Pertahanan menjadi tanaman jagung, namun dengan metode penanaman menggunakan polybag yang artinya penanaman jagung tersebut tidak menggunakan tanah di lokasi food estate.
Politisi senior PKS ini meminta agar menteri Amran jangan ikut-ikutan menutupi fakta kegagalan food estate di lapangan.
“Saya meminta agar Kementrian terus berkoordinasi dengan Komisi IV DPR RI bilamana ada program strategis yang akan dilaksakan oleh Kementerian,” ungkap Slamet.
Menurutnya, urusan perut rakyat Indonesia jangan di pertaruhkan hanya utk menutupi kegagalan pihak-pihak tertentu.
“Kementrian Pertanian harus fokus pada arah kebijakan pertanian melalui pencapaian dan pemenuhan program-program yang sudah dicanangkan oleh kementrian pertanian bersama dengan komisi IV DPR RI yang tertuang juga dalam Indikator Kinerja Utama Kementrian, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru memanipulasi keadaaan seperti proyek tanaman jagung akal-akalan di lokasi food estate,” ujar Anggota Legislative Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.
Perubahan komoditas tanaman yang sebelumnya singkong menjadi jagung yang ditanam dalam polybag ini, imbuhnya, viral di social media X setelah diinvestigasi oleh greenpeace Indonesia dan sejumlah NGO lainnya yang berhasil mengungkapkan fakta bahwa ada upaya kementrian pertanian untuk menutupi kegagalan program food estate tersebut.
“Perlu diketahui bersama bahwa program food estate Program Food Estate, yang diinisiasi dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan mengatasi masalah kelaparan, telah menemui berbagai tantangan dan kegagalan dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
Program ini, kata Slamet, merupakan tanggung jawab Kementrian Pertahanan yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto salah satu kandidat Calon presiden RI 2024-2019.
“Kegagalan program food estate juga banyak disuarakan oleh Organisasi Non-Pemerintah (NGO) yang menyatakan keprihatinan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang timbul. NGO-NGO tersebut menyoroti kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, termasuk deforestasi dan degradasi tanah yang merugikan biodiversitas,” urai Slamet.
Selain itu, lanjutnya, kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi program juga menjadi perhatian serius.
“NGO menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini serta mendesak pemerintah untuk segera meninjau kebijakan yang dapat merugikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Slamet.