Jakarta (16/12) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi peristiwa sebuah mobil taksi online yang menerobos perlintasan sebidang rel kereta yang kemudian ditabrak oleh KA feeder Kereta Cepat Whoosh hingga 500 meter di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Kejadian tabrakan oleh KA feeder Kereta Cepat Whoosh pada hari Kamis (14/12/2023) siang tersebut, imbuh Suryadi, menewaskan lima orang, salah satunya anak berusia 5 tahun.
“Akibat kecelakaan tersebut, perjalanan 214 penumpang Kereta Cepat Whoosh yang semula dijadwalkan pukul 13.19 WIB berangkat dari Stasiun Padalarang menjadi terhambat karena harus menunggu di Stasiun Cimahi untuk kepastian jalur kembali aman sehingga dialihkan jadwalnya berangkat pada pukul 14.17 WIB,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa SJP ini menyatakan Fraksi PKS prihatin dan turut berduka cita atas kejadian tersebut dan meminta Kepolisian agar dapat segera mengungkapkan penyebab kecelakaan dari hasil penyelidikan.
“Selain itu, FPKS juga mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar tidak membiarkan masalah perlintasan sebidang ini berlarut-larut sehingga terus menimbulkan korban mengingat hal ini sudah dibahas bersama dengan Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 14 September 2022,” terang SJP.
Dalam rapat tersebut, imbuhnya, Komisi V telah meminta Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk melakukan upaya-upaya solutif atas permasalahan kecelakaan di perlintasan sebidang, di antaranya dengan kebijakan Early Warning System (EWS).
“Selain itu, Komisi V juga telah meminta DJKA Kemenhub untuk melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya untuk mengatasi dan mengantisipasi kecelakaan di sekitar perlintasan sebidang, dan juga mengatasi keberadaan perlintasan sebidang ilegal dan tidak dijaga,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.
Berdasarkan pernyataan PT KAI Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung, lanjutnya, terungkap bahwa pelintasan sebidang di Cilame tersebut memang tidak dijaga petugas khusus sehingga rawan terjadi kecelakaan.
“Selain itu, kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di Daop 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga,” ujarnya.
Dampaknya, kata SJP, sepanjang tahun 2023 ini terjadi 11 kecelakaan kendaraan roda empat dan roda dua tertabrak kereta di wilayah Daop 2 Bandung sehingga lima orang meninggal dan enam terluka.
“FPKS mendorong agar penanganan hal ini diproritaskan mengingat DJKA telah menganggarkan pada tahun 2023 lahan untuk penanganan perlintasan sebidang antara Padalarang-Bandung bagi KA feeder untuk kereta berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung atau Whoosh,” pungkasnya.
Hal ini, kata SJP, sangat penting bagi operasional Kereta Cepat Whoosh karena jika KA feeder mengalami hambatan kecelakaan di perlintasan sebidang, maka para penumpangnya akan terlambat sehingga tidak merasakan layanan yang sifatnya cepat lagi.
“Tambahan lagi, terkait dengan taksi online yang ditabrak KA, FPKS mengusulkan agar DJKA bekerjasama dengan seluruh pihak aplikator taksi online dan penyedia aplikasi peta digital untuk memasukkan titik-titik perlintasan sebidang, baik yang terdaftar, ilegal, dijaga maupun tidak dijaga,” ungkap Wakil Sekretaris FPKS DPR RI ini.
Aplikasi taksi online dan peta digital, katanya, dapat secara otomatis memberikan rekomendasi untuk tidak melewati titik-titik perlintasan sebidang ilegal atau tidak dijaga.
“Aplikasi tersebut dapat sekaligus menyampaikan kampanye keselamatan dari jarak yang cukup bagi pengguna kendaraan untuk bersiap-siap sebelum sampai ke lokasinya agar tidak lalai menerobos pintu perlintasan,” tutup Suryadi.