Jakarta (17/11) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama merespon persoalan LRT Jabodebek yang banyak dikeluhkan masyarakat pengguna beberapa hari terakhir ini.

Menurut pria yang akrab disapa SJP, saat ini pengguna Light Rail Transit (LRT) Jabodebek mengeluh karena waktu tunggu yang dianggap terlalu lama untuk transportasi publik sehingga banyak yang keluar untuk mencari moda alternatif.

Baca juga: LRT Jabodebek Mogok, Politisi PKS Tegas Minta Pemerintah Lakukan Audit Mendalam

“Waktu tunggu kereta LRT Jabodebek saat ini mencapai 30 menit di jam sibuk. Sementara pada saat jam tidak sibuk, masa tunggunya mencapai 1 jam,” ungkap Wakil Sekretaris FPKS DPR RI ini.

Waktu sibuk, kata SJP, adalah pada pukul 05.00-09.00 WIB sedangkan waktu tidak sibuk adalah pada pukul 10.00-15.00 WIB. Waktu tunggu yang terlalu lama saat ini juga dianggap berbeda dengan kondisi saat awal pengoperasian LRT Jabodebek.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 7 November 2023 lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan tentang penyebab waktu tunggu LRT Jabodebek yang mencapai hingga 1 jam.

“Hal ini disebabkan harus diistirahatkannya 18 trainset LRT Jabodebek untuk pembubutan roda yang aus sehingga berdampak pada berkurangnya kereta yang dapat dioperasikan. Perbaikan roda aus LRT Jabodebek selesai dan akan beroperasi normal ditargetkan Menhub pada bulan Desember 2023,” terang Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.

Oleh karena itu, imbuh SJP, pihaknya meminta Kemenhub memperhatikan penyebab masalah ausnya roda LRT Jabodebek, bukan sekedar percepatan pembubutannya. Saat ini menjadi pertanyaan di tengah masyarakat tentang roda yang aus tersebut, apakah itu adalah roda yang sama digunakan sejak uji dinamis LRT Jabodebek tahun 2021 lalu.

“Jika roda-roda itu sudah digunakan sejak uji coba dinamis 2021 pun, seharusnya kerusakan tidak akan separah itu. Analisis yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah bahwa ada pelanggaran peraturan teknis terkait dengan standar lebar rel yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api,” urai SJP.

Pada LRT Jabodebek, kata Suryadi, ada beberapa lengkung yang radius lengkungnya antara 90 – 100 mm, seharusnya sesuai aturan lebar rel ditambah 20 mm, bukan hanya 10 mm seperti sekarang.

“Jika masalah lebar rel ini tidak diselesaikan sesuai dengan peraturan, roda-roda yang sudah dibubut tersebut akan seperti terjepit dan kembali cepat aus. Selain masalah lebar rel, ditemukan pula adanya masalah serbuk besi di beberapa titik pada rel LRT yang diduga memicu korsleting pada sejumlah komponen wesel atau percabangan rel,” pungkasnya.

Melihat masalah-masalah yang sampai sekarang tidak juga diupayakan agar ditemukan penyebabnya, lanjut SJP, pihaknya meminta agar LRT Jabodebek diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

“Audit ini juga harus dilakukan bersama para ahli perkeretaapian seperti dari akademisi, profesional, dan masyarakat agar tidak terjadi hasil audit di luar aspek teknis seperti pernah yang terjadi saat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengaudit tentang impor KRL,” tuturnya.

Baca juga: Proyek LRT Jabodetabek Menuai Kontroversi, Aleg PKS: Sudah Bermasalah Sejak Awal

Sehubungan dengan harus diistirahatkan nya 18 trainset untuk pembubutan roda yang aus dan hanya 8 trainset yang digunakan, kata SJP, pihaknya mengusulkan agar operasional LRT Jabodebek sekalian saja dihentikan sementara.

“Sampai selesainya audit dan penanganan solusinya, penghentian sementara operasional LRT Jabodebek ini diperlukan agar keamanan dan keselamatan warga pengguna terjamin,” tutup Suryadi.