Jakarta (03/11) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat mengkritisi penambahan aplikasi web based pemerintah desa.

Diketahui, imbuhnya, sistem ‘Dasbor Desa’ dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bersama Kementerian Desa dan Lembaga lainnya.

“Terlalu banyak aplikasi yang harus dikerjakan oleh aparat desa. Mulai aplikasi SDGs Desa hingga eHDW desa. Harusnya pemerintah cukup membuat satu sistem web based saja. Tapi memiliki fitur-fitur yang mudah diakses, sebagaimana platform medsos yang sampai saat ini digandrungi masyarakat dunia,” ujar Toriq.

Politisi asal PKS ini khawatir penyampaian pelaporan dengan menggunakan banyak sistem akan kontra produktif. Alih-alih mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu justru sebaliknya. Karena operator harus memilah dan memilih isian untuk setiap aplikasi supaya tidak tumpang tindih.

“Tidak semua desa memiliki sumber daya, sarana dan prasarana yang sama. Bahkan kita tahu infrastruktur jaringan internet di Indonesia belum merata, apalagi dipedesaan. Karenanya pemerintah pusat harus membuat kebijakan yang adil berdasarkan kondisi desa,” tutur Toriq.

Dia juga menambahkan belum tepat ‘Dasbor Desa’ digunakan untuk memotong birokrasi yang berbelit. Lalu memikulkan beban pencatatan permasalahan desa kepada aparat desa. Seperti rincian kemiskinan, kelaparan, hingga potensi ekonomi desa. Hal ini adalah tupoksi Pemerintah Daerah.

“Pemerintah pusat harus selalu fokus perkuat birokrasi di tingkat daerah. Jangan dibiasakan menghilangkan masalah dengan mengamputasi kewenangan dan memberikan tanggungjawab kepada struktur dibawahnya. Untuk kerja jangka panjang, cara ini tidak efektif,” tutup Toriq.