Jakarta (20/10) — Menanggapi keluhan nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi karena harus menggunakan aplikasi MyPertamina, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pertamina mencari solusi alternatif.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu minta Pertamina jangan memaksakan ketentuan penggunaan MyPertamina bagi nelayan untuk mendapatkan solar subsidi. Sebab pola penjualan BBM bersubsidi bagi armada darat berbeda dengan armada laut.

“Kalau armada darat mobilitasnya sangat tinggi sehingga bisa mengisi bahan bakar dimanapun. Sehingga wajar bila diberlakukan kontrol pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi,” ujar Mulyanto.

Sementara, imbuhnya, pola pergerakan armada laut relatif monoton. Biasanya dari satu pelabuhan ke titik penangkapan setelah itu kembali lagi ke pelabuhan.

“Sehingga setiap kapal tidak punya alternatif tempat pengisian BBM selain yang ada di pelabuhan tempat kapal itu bersandar. Karena itu cara pendistribusiannya juga harus dibuat beda,” kata Mulyanto.

Mulyanto setuju Pertamina harus mengatur dan mengontrol penjualan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Tapi caranya harus sesuai dengan keadaan lapangan. Pertamina tidak bisa menyamaratakan semua keadaan dengan satu ketentuan.

“Pertamina jangan mempersulit nelayan kecil mendapatkan BBM bersubsidi untuk melaut. Karena kebanyakan nelayan dengan kapal seberat di bawah 30 GT (Gross Ton) merupakan nelayan kecil. Umumnya nelayan dengan kapal berbobot 5 GT merupakan nelayan tradisional yang tidak begitu akrab dengan perangkat teknologi,” kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan sebelum memberlakukan ketentuan penggunaan aplikasi MyPertamina, sebaiknya Pertamina mensosialisasikan dengan baik ketentuan tersebut. Itu pun harus dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus.

Sosialisasi kepada nelayan ini harus tepat dari sisi waktu, karena jadwal melaut dan beristirahat berbeda dengan profesi lainnya.

“Saya usul Pertamina memberi cara alternatif bagi nelayan utk mendapatkan solar bersubsidi. Supaya nelayan tidak bingung dan tetap bisa melaut. Pertamina cukup mendata nama kapal dan penanggungjawabnya untuk menertibkan penyaluran BBM bersubsidi,” kata Mulyanto.