Jakarta (29/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat menyebut pengelolaan dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan otoritas untuk Pelabuhan Trisakti Banjarmasin masih belum optimal.

Hal ini diutarakannya saat melakukan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi V (26/9/2023) .

“Saya sungguh prihatin, sebagai salah satu pelabuhan besar di Pulau Kalimantan. Yang memberikan pelayanan kepada pelabuhan-pelabuhan di sekitar pulau. Seharusnya PNBP-nya bisa mencapai target. Karena pemasukan non pajak ini akan mensupport perbaikan fasilitas penunjang kegiatan pelayanan dan operasional,” ujar Toriq.

Sependapat dengan Anggota lain, tambahnya, masih banyaknya Fasilitas Penunjang yang ada di Pelabuhan Trisakti ini kurang mendukung untuk operasional dan pelayanan di Pelabuhan. Ada beberapa kendala yang ditemukan yang nantinya akan menjadi masukan untuk disampaikan ke Kementerian Perhubungan.

“Setiap temuan pada kunsfik ini pasti akan menjadi bahan untuk kami bahas dengan mitra kerja Komisi V yakni Kementerian dan Lembaga terkait. Karena Kita berharap ke depannya semua sarana dan prasarana yang ada, khususnya di pelabuhan ini bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk pengangkutan peti kemas dan barang,” terang Toriq.

Menurutnya Kemenhub harus melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif atas penerimaan PNBP diseluruh wilayah kerja setiap bulannya. Salah satunya melalui sistem yang dimiliki, aplikasi SIMPONI. Sebuah sarana yang memastikan pemungutan dan penyetoran PNBP ke Kas Negara dilakukan dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai ketentuan.

“Realisasi PNBP yang optimal akan membantu kemenhub melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur, perluasan jaringan dan kapasitas, peningkatan keamanan dan keselamatan serta peningkatan pelayanan dan kualitas, khusus di Pelabuhan Trisakti. Tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pajak,” tutup Toriq.