Bandung (24/09) — Berbagai persoalan terkait pengembangan mutu pendidikan vokasi terungkap dalam Rapat Koordinasi Penelusuran Data BMW Lulusan SMK dan Tindak Lanjut Percepatan Capaian Tracer Study Lulusan SMK Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV BMTI) yang berlangsung di Kota Bandung (18/09/2023).
Para Kepala Sekolah dan perwakilan Dinas Pendidikan dari 15 Propinsi yang hadir sangat bersemangat mengeluarkan curhatan, aspirasi maupun saran. Terutama terkait sarana prasarana sekolah, kerjasama dengan pihak dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta beragam kebijakan dan regulasi yang masih menimbulkan kegundahan.
Selain itu dalam diskusi juga terungkap banyaknya siswa SMK yang masih bingung menentukan pilihan kegiatan setelah lulus.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengawali diskusi dengan mengingatkan pentingnya pemetaan minat dan bakat peserta didik SMK sejak awal untuk mendukung peningkatan ketepatan lulusan SMK agar bisa memenuhi standar BMW yaitu bekerja, melanjutkan atau berwirausaha.
“Untuk mendukung tercapainya sasaran BMW bagi siswa SMK ini pemetaan minat dan bakat siswa sejak awal harus dibuat. Mana siswa yang lebih minat untuk bekerja, ada yang hendak melanjutkan kuliah atau lebih siap melakukan wirausaha. Semua bisa terlihat, bisa didampingi, diarahkan dan dikuatkan. Di sinilah kemudian menjadi penting peran guru Bimbingan Konseling ini untuk menelusuri, mendampingi, mengarahkan para siswa agar bisa memenuhi standar BMW itu. Jangan sampai guru BK hanya diingat sebagai guru bagi anak-anak bandel atau bermasalah,” ungkap Ledia.
Secara khusus, imbuh Ledia, para Kepala Sekolah SMK dari Papua nampak aktif mengisi diskusi. Semangat dan keinginan untuk membawa peserta didik dari Papua semakin maju sangat terlihat.
“Kami di Papua sangat terkejut dengan hadirnya PP no 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua yang memindahkan kewenangan pengelolaan SMK yang tadinya berada dibawah Propinsi menjadi di bawah Kabupaten Kota,” ujar Marthen Rummar, kepala SMKN3 Merauke.
“Hal ini tentu bisa mempengaruhi kualitas pengelolaan.” Gundahnya.
Lain lagi Veronica Munthe Kepala SMKN 8 asal Jayapura, dia meminta perhatian pemerintah agar menyiapkan satu program khusus yang bisa mendorong tercapainya kompetensi lulusan SMK secara BMW.
“Sasaran kompetensi BMW bagi SMK ini bagus namun membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dinas tenaga kerja, BLK dan sekolah. Kita merasa sedih karena data BPS sempat menyebut SMK sebagai lulusan terbanyak menyumbang pengangguran karenanya kolaborasi ini menjadi penting agar lulusan SMK bisa tercapai sasaran BMW-nya.”
Hal senada diamini Apolos, Kepala SMK Hermon asal Mimika yang menyebutkan sulitnya para siswa SMK khususnya di Papua mendapat kesempatan magang pada DUDI.
“Banyak sekali alasan disampaikan para pelaku usaha di dunia usaha dunia industri ini sehingga anak-anak SMK, khususnya di Papua kesulitan mendapatkan tempat praktik lapangan. Padahal pendidikan vokasi itu lebih banyak menitikberatkan pada praktik lapangan dibanding teori. Harus ada perhatian khusus atau regulasi yang mengatur ini.”
Sementara Abdul Somad, seorang Kepala SMK asal Misool Selatan, Kab. Raja Ampat mengeluhkan kesulitannya mengajukan penambahan ruang kelas.
“Kami hanya punya satu ruang kelas. Siswa kami harus belajar berdasarkan shift. Padahal peminat sekolah cukup tinggi. Kesulitan ini agaknya juga berkaitan dengan data dapodik yang mencantumkan kami berada di Misool Timur, padahal kami berada di Misool Selatan.”
Terkait semua curhatan, aspirasi dan masukan terkait kebijakan pemerintah pusat, Ledia berjanji menyampaikannya pada Kemendikbudristek RI
“Kita sama-sama ingin pendidikan jenjang SMK ini semakin maju dan mampu memenuhi kompetensi Bekerja, Melanjutkan atau Berwirausahanya. Karena itu setiap masukan, saran, aspirasi ini akan kami sampaikan pada mitra kami di Komisi X DPR RI, Kemendikbudristek RI, agar bisa kita sama-sama carikan solusinya.” Tutup anggota dewan dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.